Jakarta, Gesuri.id -Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Mufti Aimah Nurul Anam, menyoroti munculnya tumpang tindih peran antara Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan Badan Pengelolaan Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara).

Hal itu disampaikan Mufti dalam Rapat Kerja bersama Menteri BUMN Erick Thohir di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Selasa (8/7/2025).

Kami dan rakyat melihat peran strategis BUMN justru semakin dikendalikan oleh Danantara. Di satu sisi, rasanya seperti kementerian BUMN ini jadi macan ompong. Kami ingin dipertegas, sebenarnya apa tugas kementerian BUMN dan apa tugas Danantara? tanya Mufti, dikutip pada Kamis (10/7/2025).

Mufti menilai dominasi Danantara dalam pengelolaan aset negara telah mengaburkan batas kewenangan dan memperkecil ruang gerak Kementerian BUMN.

Ia pun menekankan pentingnya kejelasan peran agar tidak terjadi tumpang tindih tanggung jawab yang bisa mengganggu kinerja sektor strategis negara.