Ikuti Kami

Mufti Anam Soroti Peran Strategis BUMN yang Semakin Dikendalikan Danantara

Hal itu disampaikan Mufti dalam Rapat Kerja bersama Menteri BUMN Erick Thohir di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Selasa (8/7/2025).

Mufti Anam Soroti Peran Strategis BUMN yang Semakin Dikendalikan Danantara
Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Mufti Anam.

Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Mufti Aimah Nurul Anam, menyoroti munculnya tumpang tindih peran antara Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan Badan Pengelolaan Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara). 

Hal itu disampaikan Mufti dalam Rapat Kerja bersama Menteri BUMN Erick Thohir di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Selasa (8/7/2025).

“Kami dan rakyat melihat peran strategis BUMN justru semakin dikendalikan oleh Danantara. Di satu sisi, rasanya seperti kementerian BUMN ini jadi macan ompong. Kami ingin dipertegas, sebenarnya apa tugas kementerian BUMN dan apa tugas Danantara?” tanya Mufti, dikutip pada Kamis (10/7/2025).

Mufti menilai dominasi Danantara dalam pengelolaan aset negara telah mengaburkan batas kewenangan dan memperkecil ruang gerak Kementerian BUMN. 

Ia pun menekankan pentingnya kejelasan peran agar tidak terjadi tumpang tindih tanggung jawab yang bisa mengganggu kinerja sektor strategis negara.

“Kalau semua peran kementerian dialihkan ke Danantara, kenapa tidak sekalian saja menterinya diganti dengan Menteri Danantara? Ini supaya jelas. Karena kami melihat transformasi di tangan Pak Erick sebenarnya sudah sangat bagus,” jelasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Mufti turut mengapresiasi capaian kinerja Erick Thohir selama lima tahun terakhir. 

Menurutnya, transformasi BUMN di bawah kepemimpinan Erick membuahkan hasil signifikan, seperti kenaikan laba konsolidasi BUMN dari Rp13 triliun pada 2020 menjadi Rp304 triliun pada 2024, serta rekor dividen yang mencapai Rp85,5 triliun.

Namun demikian, ia tetap menegaskan pentingnya peningkatan anggaran pengawasan terhadap BUMN, yang dinilainya masih belum proporsional dibanding besarnya aset dan tantangan di sektor tersebut.

“Kami sering ingatkan dari dulu bahwa anggaran pengawasan terlalu kecil. Karena itu, banyak sekali fraud di BUMN-BUMN yang baru belakangan ini terbongkar. Dengan anggaran sekarang yang lebih baik (tahun 2026), kami berharap pengawasan lebih ketat agar BUMN ke depan jauh lebih sehat,” pungkasnya.

Quote