Jakarta, Gesuri.id -Anggota Komisi D DPRD Lamongan dari fraksi PDI Perjuangan, Erna Sujarwati yang akrab disapa Ning Erna, menegaskan urgensi kenaikan gaji guru, terutama mereka yang belum berstatus PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja), sudah pada tahap darurat di tengah masih rendahnya kesejahteraan tenaga pendidik di daerah.

Mereka mengajar dengan jam kerja yang sama, tanggung jawab yang sama dalam mencerdaskan anak bangsa, namun gajinya masih rata-rata Rp 300 ribu sampai Rp 500 ribu per bulan. Ini angka yang saya rasa sama sekali tidak layak untuk kesejahteraan mereka, ujar Ning Erna, dikutip Senin (2/3/2026).

Memasuki tahun 2026, potret kesejahteraan tenaga pendidik di daerah masih memprihatinkan. Di saat beban mencerdaskan bangsa semakin berat, ribuan guru di Lamongan disebut masih harus bertahan hidup dengan upah jauh dari kata layak. Kondisi ini pun memicu reaksi keras dari Fraksi PDI Perjuangan DPRD Lamongan.

Ning Erna juga menyoroti perbandingan yang belakangan santer di masyarakat mengenai penghasilan petugas program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilai lebih kompetitif dibanding gaji guru honorer. Menurutnya, pemerintah harus segera berbenah jika penggerak fondasi negara justru dibiarkan berada di garis kemiskinan.

Kalau ada yang berkomentar masa kalah sama gaji pegawai MBG, itu tamparan keras. Pemerintah harus berpikir bagaimana memperjuangkan guru sebagai landasan dasar kemajuan negara ini, cetusnya.