Jakarta, Gesuri.id -Wakil Ketua DPRD Jawa Barat dari Fraksi PDI Perjuangan, Ono Surono, menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, yang melarang kegiatan rapat dinas dilaksanakan di luar kantor pemerintahan.

Meskipun kebijakan ini berbeda dari ketentuan yang dikeluarkan oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, Ono menilai larangan tersebut lebih berpihak pada efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran daerah.

Ono menyebut bahwa pelaksanaan rapat di hotel cenderung tidak produktif dan hanya memboroskan anggaran.

Saya mendorong jika DPRD tidak menggelar rapat di luar provinsi. Lebih baik rapat dilakukan di kantor DPRD Jawa Barat atau di seluruh dapil (daerah pemilihan), kata Ono, dikutip pada Minggu (27/7/2025).

Tak hanya itu, Ono bahkan mengusulkan agar rapat-rapat pemerintahan dilakukan di lokasi yang langsung bersinggungan dengan permasalahan masyarakat, seperti sawah, permukiman kumuh, gorong-gorong, atau sungai.