Jakarta, Gesuri.id - Wakil Ketua DPRD Jawa Barat dari Fraksi PDI Perjuangan, Ono Surono, menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, yang melarang kegiatan rapat dinas dilaksanakan di luar kantor pemerintahan.
Meskipun kebijakan ini berbeda dari ketentuan yang dikeluarkan oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, Ono menilai larangan tersebut lebih berpihak pada efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran daerah.
Ono menyebut bahwa pelaksanaan rapat di hotel cenderung tidak produktif dan hanya memboroskan anggaran.
"Saya mendorong jika DPRD tidak menggelar rapat di luar provinsi. Lebih baik rapat dilakukan di kantor DPRD Jawa Barat atau di seluruh dapil (daerah pemilihan)," kata Ono, dikutip pada Minggu (27/7/2025).
Tak hanya itu, Ono bahkan mengusulkan agar rapat-rapat pemerintahan dilakukan di lokasi yang langsung bersinggungan dengan permasalahan masyarakat, seperti sawah, permukiman kumuh, gorong-gorong, atau sungai.
Menurutnya, pendekatan semacam ini akan membuat para pejabat lebih peka dan responsif terhadap persoalan-persoalan riil di lapangan yang membutuhkan penanganan serius dari pemerintah.
"Jadi, saat ini sudah tidak ada lagi anggaran untuk membiayai rapat-rapat dinas maupun badan di lingkungan Pemprov Jawa Barat, meskipun Kemendagri memperbolehkan," ucapnya.
Ia juga mengapresiasi kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang telah melakukan realokasi anggaran sebesar Rp 5,1 triliun, termasuk di dalamnya pemangkasan anggaran untuk kegiatan rapat di hotel dan perjalanan dinas.
Menurut Ono, langkah ini merupakan wujud komitmen dalam memprioritaskan kebutuhan dasar masyarakat.
"Saya menyetujui pengalihan anggaran tersebut untuk memenuhi pelayanan dasar masyarakat, mulai dari pendidikan hingga kesehatan," tegasnya.
Pernyataan Ono memperkuat arah kebijakan Gubernur Dedi Mulyadi yang mengedepankan kedisiplinan fiskal serta orientasi program kepada pelayanan publik, ketimbang kemewahan birokrasi. Langkah ini pun dinilai sebagai contoh konkret reformasi birokrasi di tingkat daerah.
