Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi VIII dari Fraksi PDI Perjuangan My Esti Wijayati mencecar rekan satu kadernya, Menteri Sosial Tri Rismaharini tentang banyaknya bantuan sosial (bansos) yang dibagikan menjelang pencoblosan pada 14 Februari 2024.

Esti meminta Kementerian Sosial menjelaskan bahwa hal tersebut tak melanggar peraturan perundang-undangan. Hal itu ia sampaikan saat rapat kerja Komisi VIII dengan Mensos, Selasa (19/3).

Saya kira forum ini bisa dipakai untuk menjelaskan bahwa apa yang dilakukan Kemensos sungguh sesuai dengan aturan perundangan yang berlaku termasuk dalam tata kelola keuangan, ujarEsti.

Esti mengaku merasakan paket bansos yang melimpah menjelang hari pemungutan suara. Ia mengamati bansos seolah tak berhenti sebelum pencoblosan Pemilu 2024.

Bombardir bansos yang mengalir tiada henti belum habis yang satu, datang yang satu, belum habis yang kedua, datang yang ketiga. Walaupun saya sedikit mengetahui bahwa tidak semuanya itu dari Kemensos, ucap dia.