Jakarta, Gesuri.id - Fraksi PDI Perjuangan DPR RI menegaskan APBN 2026 harus menjadi instrumen nyata untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sesuai amanat konstitusi. RAPBN 2026 disebut sebagai yang pertama disusun secara penuh oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, dengan fokus pada kedaulatan pangan, energi, dan ekonomi.
Fraksi PDI Perjuangan meminta pemerintah menjelaskan secara rinci rencana transformasi ekonomi dan sosial, termasuk tahapan implementasi, agar perubahan struktur ekonomi, birokrasi, dan kesejahteraan rakyat dapat terlihat jelas. Transparansi ini dinilai penting agar APBN tidak hanya administratif, tetapi benar-benar berdampak pada kehidupan rakyat, Kata Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Rio AJ Dodokambey dalam pandangan umum fraksi-fraksi DPR atas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2026, di Gedung Nusantara II, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (19/8).
Baca:Chicha Dukung Pencabutan Izin Operasional Bar Starmoon
Rio melanjutkan, dalam asumsi dasar makro, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi 5,4% dan inflasi 2,5%. PDI Perjuangan menilai perlu kejelasan mengenai sumber pertumbuhan yang memiliki nilai tambah, strategi menjaga stabilitas rupiah, serta dampaknya terhadap penghasilan masyarakat.