Jakarta, Gesuri.id - Fraksi PDI Perjuangan DPR RI menegaskan APBN 2026 harus menjadi instrumen nyata untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sesuai amanat konstitusi. RAPBN 2026 disebut sebagai yang pertama disusun secara penuh oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, dengan fokus pada kedaulatan pangan, energi, dan ekonomi.
"Fraksi PDI Perjuangan meminta pemerintah menjelaskan secara rinci rencana transformasi ekonomi dan sosial, termasuk tahapan implementasi, agar perubahan struktur ekonomi, birokrasi, dan kesejahteraan rakyat dapat terlihat jelas. Transparansi ini dinilai penting agar APBN tidak hanya administratif, tetapi benar-benar berdampak pada kehidupan rakyat," Kata Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Rio AJ Dodokambey dalam pandangan umum fraksi-fraksi DPR atas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2026, di Gedung Nusantara II, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (19/8).
Baca: Chicha Dukung Pencabutan Izin Operasional Bar Starmoon
Rio melanjutkan, dalam asumsi dasar makro, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi 5,4% dan inflasi 2,5%. PDI Perjuangan menilai perlu kejelasan mengenai sumber pertumbuhan yang memiliki nilai tambah, strategi menjaga stabilitas rupiah, serta dampaknya terhadap penghasilan masyarakat.
“Fraksi juga meminta pemerintah menjelaskan sumber tambahan penerimaan pajak serta optimalisasi PNBP,” tambah Rio.
"PDI Perjuangan menyoroti perubahan struktur belanja negara 2026 dan meminta pemerintah menyiapkan skema pembangunan yang merata, transparansi tata kelola, serta efektivitas subsidi dan perlindungan sosial. Penurunan dana desa diingatkan bisa melemahkan peran desa sehingga perlu penguatan ekonomi berbasis komunitas," tambah Rio.
Terkait pendidikan, kata Rio, fraksi mencatat alokasi Rp 757,8 triliun atau 20% belanja negara. Pemerintah diminta menempatkan dana tersebut pada pos yang benar-benar menyentuh kepentingan pendidikan rakyat, dengan program yang terencana dan dapat direalisasikan.
Baca: Koster Doakan Giri Prasta Jadi Gubernur
Selain itu, implementasi 10 bidang prioritas pembangunan harus disertai indikator kinerja terukur agar transformasi ekonomi dan sosial benar-benar terwujud.
PDI Perjuangan juga menekankan pentingnya strategi pembiayaan yang aman, investasi dengan tolok ukur jelas, serta tata kelola anggaran yang transparan dan akuntabel.
“Setiap rupiah adalah uang rakyat, sehingga pengelolaan APBN harus efektif, efisien, dan berpihak pada rakyat,” tegas Rio sembari menyampaikan pandangan fraksi dengan catatan tersebut, Fraksi PDI Perjuangan menyatakan menyetujui RAPBN 2026 untuk dibahas lebih lanjut bersama pemerintah.