Jakarta, Gesuri.id – Masalah sampah di kawasan wisata mendapat sorotan tajam dari Komisi VII DPR RI. Hal ini merespons kritik Presiden terhadap kondisi kebersihan di sejumlah pariwisata nasional.
Anggota Komisi VII DPR RI, Samuel JD Wattimena, menilai pengelolaan sampah di destinasi wisata saat ini masih jauh dari optimal dan memerlukan langkah serius yang berkelanjutan.
"Isu sampah ini tidak bisa ditangani secara simbolik. Membersihkan sesaat itu baik, tetapi yang lebih penting adalah sistem dan pengawasannya," ujar Samuel di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (4/2).
Baca: Perjalanan Hidup Ganjar Pranowo Lengkap dengan Rekam Jejak
Politisi Fraksi PDI Perjuangan ini menegaskan bahwa persoalan sampah bukan semata tanggung jawab Kementerian Pariwisata. Namun, kementerian tersebut memegang peran krusial dalam memastikan program kebersihan berjalan konsisten di daerah.
Menurutnya, diperlukan kolaborasi aktif antara kementerian terkait, pemerintah daerah, dan masyarakat.
"Kementerian Pariwisata harus aktif memantau dan turun ke lapangan, bukan hanya menyampaikan imbauan," tegas Samuel.
Samuel menilai kritik Presiden harus menjadi momentum untuk memperbaiki tata kelola kebersihan secara menyeluruh. Ia mengingatkan agar pemerintah tidak bersikap reaktif, melainkan proaktif dalam menjaga lingkungan.
"Jangan menunggu viral atau dikritik baru bergerak. Yang dibutuhkan itu pemantauan rutin, evaluasi, dan tindak lanjut yang jelas," tambahnya.
Ia juga menekankan bahwa kenyamanan wisatawan sangat bergantung pada kebersihan lokasi. Jika isu sampah diabaikan, citra pariwisata nasional akan terpuruk dan minat kunjungan wisatawan bisa menurun drastis.
Baca: Ganjar Pranowo Tegaskan PDI Perjuangan Tak Bisa Didikte
"Wisatawan datang untuk menikmati alam dan budaya kita. Kalau pantainya kotor dan lingkungan tidak terjaga, tentu ini menjadi catatan buruk bagi Indonesia," jelasnya.
Komisi VII DPR RI berkomitmen untuk terus menjalankan fungsi pengawasan terhadap kebijakan pariwisata. Samuel memastikan pihaknya akan mengawal agar pengelolaan kebersihan menjadi pilar utama dalam pembangunan pariwisata berkelanjutan.
"Kita ingin pariwisata tumbuh, tetapi juga tertata dan nyaman. Itu yang terus kami dorong," pungkas Samuel.
