Jakarta, Gesuri.id PDI Perjuangan menyesalkan respons berlebihan dan tindakan represif aparat keamanan dalam menangani insiden pengibaran bendera Bulan Bintang di Aceh menjelang peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI. Aparat harus tetap tenang dan mampu menilai konteks suatu kejadian.

Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto menegaskan bahwa bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan wilayah kedaulatan negara sudah bersifat final serta diakui secara hukum internasional. Karena itulah penanganan dinamika di daerah seperti Aceh dan Papua harus melihat konteks sosial politik dan sosiologisnya. Semua pihak harus tetap mengedepankan jalur dialog, bukan letusan senjata.

Hal tersebut disampaikan Hasto saat memberikan keterangan pers (doorstop) usai menghadiri upacara peringatan HUT ke-81 RI di pelataran Masjid At-Taufiq, Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Senin (17/8/2026).

Bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tercermin dalam wilayah kedaulatan negara itu sudah final dan diakui hukum internasional. Sehingga ketika ada persoalan-persoalan seperti di Aceh, kita harus melihat konteksnya, kata Hasto.

Ia secara khusus menyoroti adanya laporan aksi aparat keamanan yang melepaskan tembakan peringatan di lingkungan tempat ibadah saat merespons pengibaran bendera lokal di Aceh. Menurut Hasto, peristiwa pengibaran bendera tersebut sejatinya terjadi dalam suasana kebatinan masyarakat Aceh yang sedang memperingati momentum perdamaian.