Jakarta, Gesuri.id - PDI Perjuangan meminta pemerintah lebih bijaksana dalam menangani persoalan KTP elektronik (e-KTP). Terutama dalam penanganan sampah e-KTP.

Pemerintah kurang prudent karena membuang barang tidak berguna di saat Politik lagi panas. Jika tidak ada SOP maka Kemendagri dan Dirjen Dukcapil segera buat aturan teknis untuk tata kelola e-KTP termasuk yang rusak, ujar Sekretaris Badan Pendidikan dan Pelatihan DPP PDI Perjuangan Eva Kusuma Sundari, Senin (10/12).

Baca:e-KTP Tercecer, Mendagri Duga Ada Motif Politik

Eva menilai meski e-KTP yang tercecer itu tidak terpakai atau rusak, sebaiknya pemerintah lebih berhati-hati ke depannya. Mengingat, di tahun politik ini, setiap tindakan pemerintah menjadi sorotan dan mudah dipolitisasi pihak oposisi.

Di tahun politik semua tindakan pemerintah terutama data terkait suara menjadi sensitif lagi, katanya.