Jakarta, Gesuri.id - PDI Perjuangan meminta pemerintah lebih bijaksana dalam menangani persoalan KTP elektronik (e-KTP). Terutama dalam penanganan 'sampah' e-KTP.
"Pemerintah kurang prudent karena membuang barang tidak berguna di saat Politik lagi panas. Jika tidak ada SOP maka Kemendagri dan Dirjen Dukcapil segera buat aturan teknis untuk tata kelola e-KTP termasuk yang rusak," ujar Sekretaris Badan Pendidikan dan Pelatihan DPP PDI Perjuangan Eva Kusuma Sundari, Senin (10/12).
Baca: e-KTP Tercecer, Mendagri Duga Ada Motif Politik
Eva menilai meski e-KTP yang tercecer itu tidak terpakai atau rusak, sebaiknya pemerintah lebih berhati-hati ke depannya. Mengingat, di tahun politik ini, setiap tindakan pemerintah menjadi sorotan dan mudah dipolitisasi pihak oposisi.
"Di tahun politik semua tindakan pemerintah terutama data terkait suara menjadi sensitif lagi," katanya.
Sebelumnya, Polsek Duren Sawit mengamankan sejumlah e-KTP yang tercecer di dekat persawahan. Ada 1.706 e-KTP yang ditemukan, namun kebanyakan e-KTP itu sudah tidak berlaku lagi atau expired.
Baca: Soal e-KTP Tercecer, DPR Sidak ke Gudang Kemendagri di Bogor
Atas penemuan itu, Dirjen Dukcapil Zudan Arif Fakrulloh mengeluarkan arahan khusus untuk kepala disdukcapil se-Indonesia. Dalam keterangan yang diterima dari Zudan, Minggu (9/12), alasan arahan itu dikeluarkan salah satunya terkait kasus tercecernya e-KTP di Jakarta Timur.
"Rekan-rekan kadisdukcapil se-Indonesia yang dirahmati Allah SWT, mencermati beberapa kejadian yang menimpa dukcapil seperti OTT pungli, pemalsuan KTP elektronik di Pasar Pramuka, calo KTP elektronik, penjualan blangko di toko online, KTP elektronik dibuang di Pondok Kopi, Jakarta, tolong semua segera untuk mengkonsolidasikan diri," jelas Zudan.
