Jakarta, Gesuri.id Pakar Hukum Tata Negara Universitas Gadjah Mada (UGM), Prof. Zainal Arifin Mochtar atau akrab disapa Prof. Uceng, menilai Indonesia perlu mengatur konsep lame duck atau pembatasan kewenangan presiden menjelang Pemilu Presiden (Pilpres).
Menurutnya, pembatasan tersebut penting untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan sumber daya negara oleh presiden demi kepentingan elektoral, baik untuk mempertahankan kekuasaan maupun memenangkan kandidat tertentu.
Hal itu disampaikan Prof. Uceng dalam Focus Group Discussion (FGD) Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu yang digelar Badan Saksi Pemilu Nasional (BSPN) Pusat PDI Perjuangan di Kantor DPP PDI Perjuangan, Jakarta, Rabu (18/11).
Ia menjelaskan, dalam sistem presidensial terdapat sejumlah negara yang menerapkan pembatasan kewenangan presiden ketika memasuki periode pemilu. Konsep tersebut dikenal dengan istilah lame duck atau secara harfiah disebut bebek pincang.
Ada banyak sekali negara yang begitu masuk masa pemilu, dia memilih untuk memincangkan presidennya. Jadi presidennya itu dipincangkan, ujar Uceng.