Ikuti Kami

Prof Uceng: Jelang Pemilu, Kewenangan Presiden Harus "Dipincangkan"

Dalam sistem presidensial terdapat sejumlah negara yang menerapkan pembatasan kewenangan presiden ketika memasuki periode pemilu.

Prof Uceng: Jelang Pemilu, Kewenangan Presiden Harus
Pakar Hukum Tata Negara Universitas Gadjah Mada (UGM), Prof. Zainal Arifin Mochtar atau akrab disapa Prof. Uceng - Foto: Syahrul/Gesuri.id

Jakarta, Gesuri.id – Pakar Hukum Tata Negara Universitas Gadjah Mada (UGM), Prof. Zainal Arifin Mochtar atau akrab disapa Prof. Uceng, menilai Indonesia perlu mengatur konsep lame duck atau pembatasan kewenangan presiden menjelang Pemilu Presiden (Pilpres).

Menurutnya, pembatasan tersebut penting untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan sumber daya negara oleh presiden demi kepentingan elektoral, baik untuk mempertahankan kekuasaan maupun memenangkan kandidat tertentu.

Hal itu disampaikan Prof. Uceng dalam Focus Group Discussion (FGD) Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu yang digelar Badan Saksi Pemilu Nasional (BSPN) Pusat PDI Perjuangan di Kantor DPP PDI Perjuangan, Jakarta, Rabu (18/11).

Ia menjelaskan, dalam sistem presidensial terdapat sejumlah negara yang menerapkan pembatasan kewenangan presiden ketika memasuki periode pemilu. Konsep tersebut dikenal dengan istilah lame duck atau secara harfiah disebut bebek pincang.

"Ada banyak sekali negara yang begitu masuk masa pemilu, dia memilih untuk memincangkan presidennya. Jadi presidennya itu dipincangkan," ujar Uceng.

Menurutnya, konsep tersebut memiliki dua tujuan utama. Pertama, mencegah presiden menggunakan kekuasaannya untuk memengaruhi hasil pemilu, baik ketika kembali mencalonkan diri maupun ketika mendukung kandidat lain.

Kedua, mencegah penggunaan kewenangan pada penghujung masa jabatan untuk memberikan keuntungan atau posisi strategis kepada pihak-pihak tertentu.

Ia mencontohkan fenomena midnight appointments dalam literatur politik Amerika Serikat, yakni kecenderungan presiden menjelang akhir masa jabatan melakukan pengangkatan atau penunjukan pejabat sebelum kewenangannya berakhir.

"Sesaat sebelum berakhir masa jabatannya, dia cenderung akan melakukan tindakan-tindakan tertentu. Dia akan melantik orang-orang tertentu, dia akan menunjuk orang-orang tertentu supaya begitu di akhir masa jabatannya, dia masih sah untuk menggunakan itu," jelasnya.

Karena itu, Uceng menyarankan agar pengaturan pembatasan kewenangan presiden tidak hanya dimasukkan dalam RUU Pemilu, tetapi juga dipertimbangkan dalam undang-undang yang mengatur lembaga kepresidenan.

Menurutnya, pembatasan tersebut harus dirumuskan secara tegas dan tidak sekadar menjadi larangan normatif yang mudah dihindari.

"Saran saya, coba cek juga di undang-undang lembaga kepresidenan. Barangkali kalau kita mau buat nanti, presiden itu harus dipincangkan sebelum pemilu," tegasnya.

Meski demikian, Uceng mengingatkan bahwa pengaturan masa pembatasan kewenangan presiden harus mempertimbangkan desain tahapan pemilu di Indonesia.

Sebab, tahapan pemilu yang dimulai terlalu dini berpotensi membuat masa pembatasan kewenangan presiden berlangsung sangat panjang dan mengganggu efektivitas pemerintahan.

"Problemnya kita ini, kita akan pincangkan dia berapa lama. Karena pemilu kita kick off-nya cepat sekali. Jadi memang kita juga harus pikirkan, jangan-jangan hampir separuh dari masa jabatannya kalau dipincang," ungkapnya.

Ia menegaskan, prinsip utamanya adalah memastikan kekuasaan eksekutif tidak menjadi instrumen untuk menciptakan kompetisi elektoral yang timpang.

Menurut Uceng, persoalan kecurangan pemilu tidak boleh hanya dipahami sebatas manipulasi surat suara, penggelembungan suara, atau pelanggaran kampanye.

"Kesalahan di kepala kita kalau selalu memandang kecurangan pemilu itu hanya soal surat suara, manipulasi suara atau kampanye. Yang paling berbahaya adalah membuat pemilu itu menjadi tidak berimbang," pungkasnya.

Quote