Jakarta, Gesuri.id - Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti rencana pemerintah yang akan mengubah skema bantuan sosial (bansos), dengan menjadikannya permanen bagi lansia, penyandang disabilitas, dan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ). Ia mengingatkan, sebelum mengubah kebijakan, pemerintah harus memastikan data penerima benar-benar valid.

Yang paling penting itu validasi dan verifikasi data. Jangan sampai kita tergesa-gesa membuat kebijakan baru tapi datanya belum siap, ujar Puan usai menghadiri Rapat Paripurna DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa (15/7/2025).

Puan mengkhawatirkan jika skema baru dipaksakan tanpa evaluasi dan pendataan menyeluruh, justru akan menimbulkan polemik dan membuat masyarakat bingung.

Kalau kebijakan tiba-tiba berubah tanpa kejelasan data, penerima yang sebelumnya sudah terbiasa menerima bansos bisa merasa kecewa. Ini harus diantisipasi, tegas mantan Menko PMK itu.

Sebelumnya, Menko PMK Muhaimin Iskandar menyatakan bahwa bansos seumur hidup hanya akan diberikan untuk kelompok rentan seperti lansia, difabel, dan ODGJ. Sementara itu, kategori lainnya akan dibatasi maksimal lima tahun, mengikuti acuan dari Badan Pusat Statistik (BPS).