Jakarta, Gesuri.id - Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan perempuan harus ditempatkan sebagai pengambil keputusan dalam berbagai kebijakan publik, bukan sekadar menjadi pihak yang menerima dampak dari setiap keputusan.

Menurutnya, Kaukus Perempuan Parlemen Republik Indonesia (KPPRI) memiliki posisi strategis dalam memperkuat peran perempuan di ruang kebijakan sekaligus menjadi jembatan antara parlemen, pemerintah, masyarakat sipil, dan komunitas internasional.

Jejaring yang hadir hari ini, ada perwakilan kedutaan besar, organisasi internasional, UN Women, organisasi perempuan, akademisi, adalah modal besar yang harus kita kelola dengan serius dan penuh tanggung jawab, kata Puan dalam forum diskusi bertajuk Perempuan di Parlemen: Dari Representasi Menuju Transformasi Kebijakan yang digelar KPPRI di Gedung DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, dikutip Minggu (31/5/2026).

Puan menilai transformasi kebijakan tidak dapat dilakukan oleh parlemen secara sendiri. Menurut Politisi Fraksi PDI Perjuangan itu, diperlukan ekosistem yang mampu menghubungkan regulasi dengan kondisi nyata yang dihadapi masyarakat.

Ekosistem yang menghubungkan regulasi dengan advokasi, yang menghubungkan legislasi dengan realitas di lapangan, yang menghubungkan suara perempuan di akar rumput dengan kebijakan yang lahir di Senayan, urainya.