Jakarta, Gesuri.id - Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan perempuan harus ditempatkan sebagai pengambil keputusan dalam berbagai kebijakan publik, bukan sekadar menjadi pihak yang menerima dampak dari setiap keputusan.
Menurutnya, Kaukus Perempuan Parlemen Republik Indonesia (KPPRI) memiliki posisi strategis dalam memperkuat peran perempuan di ruang kebijakan sekaligus menjadi jembatan antara parlemen, pemerintah, masyarakat sipil, dan komunitas internasional.
“Jejaring yang hadir hari ini, ada perwakilan kedutaan besar, organisasi internasional, UN Women, organisasi perempuan, akademisi, adalah modal besar yang harus kita kelola dengan serius dan penuh tanggung jawab,” kata Puan dalam forum diskusi bertajuk Perempuan di Parlemen: Dari Representasi Menuju Transformasi Kebijakan yang digelar KPPRI di Gedung DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, dikutip Minggu (31/5/2026).
Puan menilai transformasi kebijakan tidak dapat dilakukan oleh parlemen secara sendiri. Menurut Politisi Fraksi PDI Perjuangan itu, diperlukan ekosistem yang mampu menghubungkan regulasi dengan kondisi nyata yang dihadapi masyarakat.
“Ekosistem yang menghubungkan regulasi dengan advokasi, yang menghubungkan legislasi dengan realitas di lapangan, yang menghubungkan suara perempuan di akar rumput dengan kebijakan yang lahir di Senayan,” urainya.
Dalam kesempatan tersebut, Puan juga menyoroti berbagai tantangan global yang terus berkembang, mulai dari ketegangan geopolitik, krisis iklim, hingga isu keamanan manusia yang semakin kompleks. Ia menegaskan bahwa keterlibatan perempuan dalam isu perdamaian dan keamanan kini menjadi kebutuhan yang tidak bisa diabaikan.
“Keterlibatan perempuan dalam konteks global adalah cermin dari seberapa serius kita menempatkan perempuan sebagai pengambil keputusan, bukan sekadar penerima dampak,” tegasnya.
Puan kemudian mengajak seluruh anggota DPR perempuan untuk membangun komitmen yang tidak berhenti pada pernyataan, melainkan diwujudkan melalui kebijakan yang konkret dan terukur.
“Komitmen yang tersambung dengan kebijakan nyata. Komitmen yang terintegrasi ke dalam sistem negara. Komitmen yang terukur dan dapat dipertanggungjawabkan,” ucapnya.
Ia mengibaratkan pembangunan bangsa sebagai proses yang membutuhkan peran laki-laki dan perempuan secara seimbang agar Indonesia mampu berkembang secara optimal.
“Bangsa yang ingin terbang tinggi membutuhkan kedua sayapnya untuk dapat bekerja penuh. Dan selama satu sayap belum diberi ruang untuk mengembang sepenuhnya, kita tidak akan pernah tahu seberapa tinggi Indonesia sesungguhnya bisa terbang,” lanjutnya.
Karena itu, Puan mengajak seluruh perempuan yang hadir dalam forum tersebut untuk terus memperkuat peran dalam proses perumusan kebijakan pembangunan nasional.
“Kita tegaskan bersama, ketika perempuan ikut merancang kebijakan, maka Indonesia tidak hanya akan maju, tetapi akan maju dengan adil, inklusif, dan utuh,” ucapnya.
“Semoga dari sini lahir komitmen-komitmen yang mengubah,” pungkasnya.
