Jakarta, Gesuri.id - Ketua DPR RI Puan Maharani memimpin Rapat Paripurna pengesahan Undang-undang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya. UU Perampasan Aset ini diketahui telah dinantikan masyarakat selama 18 tahun.
Pengesahan RUU Perampasan Aset sebagai UU digelar dalam Rapat Paripurna DPR RI yang ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026-2027, Kamis (19/11/2026). UU Perampasan Aset ini ditargetkan rampung paling lambat Desember 2026.
Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, perkenankan kami selaku pimpinan Dewan membuka rapat paripurna DPR RI yang ke-13 masa persidangan II tahun sidang 2026-2027 pada hari Kamis, tanggal 19 November dan kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum, kata Puan membuka Rapat Paripurna.
Saat memimpin Rapat Paripurna, Puan didampingioleh Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad, Saan Mustopa, Cucun Ahmad Syamsurijal dan Sari Yuliati.