Jakarta, Gesuri.id - Undang-undang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya telah resmi disahkan DPR RI hari ini, lebih cepat dari yang ditargetkan. Ketua DPR RI Puan Maharani berharap beleid baru ini bisa membawa kebermanfaatan bagi masyarakat.
Alhamdulillah hari ini sudah bisa disahkan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset tersebut (menjadi UU), kata Puan usai memimpin Rapat Paripurna pengesahan UU Perampasan Aset di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026).
Insyaallah ini bisa bermanfaat, berguna, dan hal-hal yang kemudian dikhawatirkan tadi juga sudah disampaikan oleh Ketua Komisi III, kita sudah antisipasi, lanjut perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu.
Adapun UU Perampasan Aset disahkan dalam Rapat Paripurna DPR RI yang ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026-2027, pagi tadi. Saat pengesahan UU Perampasan Aset, 5 pimpinan DPR hadir.