Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi XIII DPR RI, Rapidin Simbolon, menegaskan pentingnya pembahasan teknis yang melibatkan seluruh Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) di Indonesia untuk menyatukan visikebijakan tersebut.
Hal ini menjadi sorotan utama saat Komisi XIII DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Lapas Kelas IIA Paledang, Bogor, Jawa Barat, pada Rabu (11/3). Tanpa aturan turunan yang jelas, potensi perbedaan pandangan di lapangan akan menghambat proses pembinaan.
Politisi Fraksi PDI-Perjuangan tersebut mengungkapkan bahwa saat ini sudah mulai muncul perbedaan interpretasi antara instansi besar seperti Kejaksaan Agung dan Mahkamah Agung.
Kondisi ini dianggap berisiko jika tidak segera mendapat penanganan serius, mengingat Lapas adalah eksekutor akhir di lapangan.