Jakarta, Gesuri.id Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Rieke Diah Pitaloka, menyoroti serius persoalan data bantuan sosial (bansos) yang dinilai masih bermasalah dan tidak mencerminkan kondisi masyarakat secara nyata. Ia menegaskan bahwa sistem pendataan selama ini justru melahirkan data fiktif yang menimbulkan kerugian besar bagi negara.

Pertanyaannya, kemana dana bansos yang dialokasikan berbasis data fiktif tersebut? tanya Rieke.

Rieke mengungkapkan, pada tahun 2021 saja ditemukan 52,5 juta penerima bansos fiktif dengan potensi kerugian hingga Rp126 triliun per tahun. Sementara data terbaru dari PPATK pada 2025 menunjukkan 10 juta penerima bansos fiktif serta lebih dari 500 ribu penerima yang terindikasi terlibat pinjol, judi online, narkotika, hingga terorisme.

Kalikan Rp6 juta, maka indikasi kuat Rp60 triliun dialirkan ke rekening fiktif. Itu pun analisisnya dibatasi di dua program bansos dan di tahun 2025 saja, ujar Rieke.

Ia menilai persoalan ini bukan hanya soal teknis, melainkan menyangkut integritas pengelolaan data negara. Karena itu, Rieke mendukung langkah Presiden Prabowo yang menginstruksikan PPATK untuk mengungkap manipulasi data bansos sekaligus mendorong terwujudnya sistem Satu Data Indonesia berbasis desa dan kelurahan.