Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Rieke Diah Pitaloka geram dengan tindak-tanduk Badan Pusat Statistik (BPS) yang meminta penambahan anggaran Rp1,65 triliun dari pagu awal Rp6,85 triliun pada 2026.

Dalam kegiatan Indonesia Summit 2025 di The Tribarata, Dharmawangsa, Jakarta Selatan, Kamis (28/8/2025), Rieke menilai, BPS tidak pantas menuntut tambahan anggaran jumbo. Apalagi dengan kualitas data yang belakangan dinilai amburadul.

Ia bahkan membandingkan anggaran BPS dengan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) yang jauh lebih kecil.

Kemnaker yang menjadi ujung tombak terciptanya tenaga kerja berkualitas, (anggaran) hanya Rp1,3 triliun. Keterlaluan. Saya ingin membandingkan dengan anggaran Badan Pusat Statistik sebagai institusi negara yang hasil pendataannya menjadi acuan seluruh kementerian, lembaga dan pemerintah daerah, ucap politikus PDI-Perjuangan (PDIP) itu.

Menurut Rieke, jumlah angkatan kerja di Indonesia mencapai lebih dari 100 juta orang, namun hanya 40 persen yang bekerja secara formal.