Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi II DPR RI, Romy Soekarno, meminta pemerintah memprioritaskan guru-guru yang selama ini mengabdi di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) dalam kebijakan pengangkatan guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) pusat.

Guru-guru yang selama ini mengabdi didaerah 3T , daerah kepulauan, wilayah perbatasan, serta daerah yang mengalami kekurangan tenaga pendidik harus memperoleh perhatian dan prioritas, kata Romy, dikutip Senin (31/8/2026).

Romy menyampaikan hal tersebut merespons langkah pemerintah yang menyiapkan kebijakan seleksi guru PPPK untuk masuk di bawah naungan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).

Ia mengapresiasi kebijakan sentralisasi pengelolaan guru tersebut. Menurut politikus PDI Perjuangan ini, kebijakan itu bukan sekadar perubahan status kepegawaian, tetapi juga menjadi momentum untuk melakukan reformasi tata kelola sumber daya manusia (SDM) pendidikan secara nasional.

Romy menyoroti sejumlah persoalan struktural yang selama ini terjadi, terutama ketimpangan distribusi tenaga pendidik serta perbedaan kapasitas fiskal antardaerah.