Jakarta, Gesuri.id Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Safaruddin dan I Wayan Sudirta, menyoroti pentingnya kebijakan yang bijak dan berpihak pada pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam proses penegakan hukum, terutama dalam kasus yang menimpa pengusaha UMKM Mama Khas Banjar.

Misalnya, apabila UU Perlindungan Konsumen diterapkan secara apa adanya, maka saya yakin pasar tradisional tidak akan berjalan sebagaimana mestinya, kata Saffaruddin dalam Rapat Kerja bersama Menteri UMKM Maman Abdurrahman pada Kamis (15/5) di Jakarta.

Ia menekankan bahwa UMKM perlu dibina terlebih dahulu apabila melakukan pelanggaran, bukan langsung dikenai sanksi pidana.

Jika ada pelanggaran yang dilakukan oleh UMKM, sebaiknya tidak langsung dikenakan sanksi pidana, melainkan dibina terlebih dahulu, ucapnya.

Senada dengan itu, I Wayan Sudirta menyampaikan bahwa pendekatan terhadap UMKM harus mempertimbangkan keberpihakan negara, sebagaimana diamanatkan dalam TAP MPR Nomor XVI/MPR/1998 tentang Politik Ekonomi dalam Rangka Demokrasi Ekonomi.