Semarang, Gesuri.id - Anggota Komisi VII DPR RI Samuel J.D. Wattimena menekankan pentingnya penguatan komunikasi, kolaborasi, dan koordinasi dalam pengembangan UMKM di Jawa Tengah.

Menurut Samuel, persoalan utama UMKM di Indonesia, termasuk di Jawa Tengah, bukan semata pada ketiadaan regulasi, melainkan pada lemahnya koordinasi dan eksekusi kebijakan di berbagai tingkatan pemerintahan.

Berbagai peraturan di tingkat gubernur, wali kota, hingga bupati sebenarnya sudah ada. Tapi koordinasinya lemah. Peta kebijakannya seperti apa, eksekusinya bagaimana, anggarannya disiapkan seperti apa, perencanaannya bagaimanasering kali tidak terintegrasi dengan baik, kata Samuel saat kunjungan kerja reses Komisi VII DPR RI di Kantor Gubernur Jawa Tengah, Semarang, Jumat (20/2).

Baca:GanjarMinta Dana Pemda yang Mengendap di Perbankan

Ia menilai banyak blueprint dan gagasan yang telah dirumuskan, namun implementasinya tidak berjalan optimal karena kurangnya sinkronisasi lintas sektor dan lintas level pemerintahan.