Surabaya, Gesuri.id Anggota Pansus BUMD DPRD Jawa Timur, Fuad Benardi, melontarkan kritik pedas terhadap ketimpangan tata kelola Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di tengah tren penurunan APBD Jawa Timur.

Ia mendesak agar semangat efisiensi anggaran tidak hanya diberlakukan bagi pemerintah daerah, tetapi juga menyentuh struktur gaji direksi dan komisaris BUMD yang dinilai terlampau tinggi.

Pernyataan ini muncul menyusul kondisi fiskal Jawa Timur yang kian tertekan akibat pengurangan transfer pusat. Ironisnya, di tengah keterbatasan tersebut, mayoritas BUMD Jatim dianggap belum mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Baca:9 Prestasi MenterengGanjarPranowo Selama Menjabat Gubernur

Fuad Benardi menegaskan bahwa BUMD sebagai entitas bisnis milik daerah harus menjadi penopang ekonomi, bukan beban anggaran. Ia menyoroti bagaimana efisiensi operasional harus dilakukan secara menyeluruh, termasuk meninjau ulang biaya kompensasi pimpinan.