Malang, Gesuri.id – Dinamika politik di DPRD Kabupaten Malang tengah menjadi sorotan. Menyikapi situasi yang menghangat, Ketua Fraksi PDI Perjuangan, Abdul Qodir yang akrab disapa Adeng mengajak seluruh pihak untuk berkepala dingin dan mengedepankan jalur komunikasi yang konstruktif.
Adeng menyayangkan adanya reaksi yang dianggap terlalu reaktif terkait usulan Hak Interpelasi. Menurutnya, langkah yang diambil Fraksi PDI Perjuangan merupakan bagian dari tugas konstitusional untuk memastikan tata kelola pemerintahan berjalan transparan.
Adeng menjelaskan bahwa usulan Hak Interpelasi ini muncul dari keinginan untuk mendapatkan penjelasan resmi mengenai mekanisme perjalanan dinas Wakil Bupati saat menemui Wakil Presiden. Dalam agenda tersebut, terdapat keterlibatan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan kelompok profesi.
Baca: Perjalanan Hidup Ganjar Pranowo Lengkap dengan Rekam Jejak
"Apa yang disampaikan rekan kami, Pak Zulham, sebenarnya sederhana. Kami hanya ingin meminta klarifikasi melalui mekanisme yang sah agar tidak menjadi bola liar di masyarakat," jelas Adeng kepada awak media.
Fokus utama dari usulan ini adalah menggali informasi mengenai prosedur koordinasi perjalanan tersebut serta peran sosok narahubung yang sempat menjadi bahan diskusi di lingkungan OPD.
Alih-alih memperuncing perdebatan di media, Adeng menawarkan solusi yang lebih humanis dan religius. Ia secara terbuka mengundang Ketua Fraksi Gerindra, Zia Ulhaq, untuk berdialog dalam suasana yang santai dan penuh persaudaraan.
"Jika tujuannya adalah mencari solusi (problem solving), mari kita gunakan komunikasi yang diplomatis. Saya mengundang beliau untuk melaksanakan salat berjemaah di Masjid At-Taufiq yang baru dibangun oleh DPC PDI Perjuangan," ujar Adeng dengan nada optimis.
Ia meyakini bahwa setelah beribadah bersama, diskusi bisa dilanjutkan dengan "ngopi bareng" untuk mengurai persoalan dengan hati yang tenang.
Adeng berharap tradisi dialog ini tidak hanya berhenti di tingkat fraksi, tetapi juga merambah ke tingkat pimpinan partai lainnya, seperti PKB, demi menjaga stabilitas politik di Kabupaten Malang.
Baca: 9 Prestasi Mentereng Ganjar Pranowo Selama Menjabat Gubernur
- Tujuan Utama: Menjaga produktivitas kinerja DPRD.
- Harapan: Menghindari narasi yang saling menyudutkan di ruang publik.
- Target: Menyelesaikan keresahan OPD terkait kejelasan tata laksana birokrasi.
"Saya optimistis, selama komunikasi dijalin dengan baik, tensi politik akan mereda. Intinya adalah transparansi dan duduk bersama demi kepentingan masyarakat Kabupaten Malang," pungkasnya.
Langkah persuasif ini diharapkan menjadi "katup pengaman" yang mampu mendinginkan suasana politik lokal, sekaligus menunjukkan kematangan para pemimpin daerah dalam menyelesaikan perbedaan pendapat.
