Jakarta, Gesuri.id - Anggota DPR RI, Sigit K Yunianto mendorong percepatan sekaligus revisi penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) agar lebih berpihak kepada masyarakat, dengan tetap mengedepankan prinsip keberlanjutan lingkungan dan kepastian hukum.
Pernyataan sikap tersebut disampaikan melalui Tenaga Ahli Sekar Pertiwi Suga Putri, S.IP, dalam kegiatan Dies Natalis GMNI ke-72 bertema Semangat Gotong Royong Wujudkan Pasal 33 UUD 1945, pada Seminar Wilayah Pertambangan Rakyat Kalimantan Tengah, Sabtu (28/3).
Dalam kesempatan tersebut, ditegaskan bahwa keberadaan WPR menjadi kebutuhan mendesak karena menyangkut langsung kehidupan masyarakat kecil yang selama ini menggantungkan penghidupan dari sektor pertambangan rakyat.
Sigit menilai, sikap yang diambil berangkat dari berbagai temuan di lapangan saat dirinya melakukan kunjungan ke sejumlah wilayah di Kalimantan Tengah. Hampir di setiap daerah, masyarakat menyampaikan keluhan terkait aktivitas pertambangan rakyat yang belum memiliki kepastian hukum.