Surabaya, Gesuri.id – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Timur mendorong penguatan integrasi layanan Trans Jatim dengan angkutan pengumpan (feeder), angkutan lokal, terminal, dan stasiun. Integrasi tersebut dinilai penting untuk memudahkan masyarakat berpindah moda transportasi hingga mencapai tujuan akhir perjalanan.
Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Timur, Diana AV Sasa, menyampaikan hal itu saat membacakan tanggapan fraksinya terhadap pendapat Gubernur Jawa Timur mengenai Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Transportasi Publik Terintegrasi Jawa Timur dalam rapat paripurna DPRD Jatim, Selasa (27/10/2026).
Diana menegaskan bahwa keberhasilan transportasi publik tidak cukup diukur dari penambahan rute dan pembangunan infrastruktur. Kemudahan akses, keterjangkauan tarif, ketepatan waktu, kenyamanan, serta ketersediaan fasilitas bagi penyandang disabilitas juga harus menjadi bagian dari standar pelayanan.
“Transportasi publik terintegrasi tidak cukup hanya menghubungkan satu moda dengan moda lainnya. Yang terpenting, masyarakat bisa bepergian dengan mudah, aman, nyaman, tepat waktu, dan terjangkau,” tegas Diana.
Menurutnya, sistem transportasi harus dirancang sebagai satu kesatuan perjalanan. Masyarakat perlu mendapatkan kemudahan untuk menjangkau halte Trans Jatim dari tempat tinggal maupun melanjutkan perjalanan setelah turun di terminal atau stasiun.
Karena itu, penyelarasan rute, jadwal, tarif, dan sistem pembayaran perlu menjadi perhatian dalam penyusunan kebijakan transportasi publik di Jawa Timur.
“Jangan sampai Trans Jatim sudah tersedia, tetapi masyarakat kesulitan menjangkau titik keberangkatan atau melanjutkan perjalanan ke tujuan akhir. Integrasi harus dirasakan langsung oleh pengguna,” ujarnya.
Fraksi PDI Perjuangan menilai integrasi transportasi semakin diperlukan, terutama di kawasan Gerbangkertosusila Plus yang memiliki mobilitas komuter tinggi.
Berdasarkan data dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Jawa Timur 2025–2029 yang dirujuk dalam paparan DPRD Jatim, perjalanan komuter menuju dan dari Surabaya mencapai sekitar 760 ribu perjalanan per hari. Dari jumlah tersebut, sekitar 19.115 perjalanan atau 2,5 persen menggunakan transportasi umum.
Data tersebut menunjukkan perlunya upaya untuk meningkatkan penggunaan angkutan umum melalui perluasan akses dan konektivitas antarmoda. Dengan layanan yang lebih terintegrasi, masyarakat diharapkan memiliki lebih banyak pilihan perjalanan selain menggunakan kendaraan pribadi.
Salah satu pengembangan yang menjadi perhatian adalah Trans Jatim Koridor II Malang Raya atau Kanjuruhan dengan rute Arjosari–Kepanjen. Layanan tersebut dijadwalkan mulai beroperasi pada 29 Oktober 2026.
Rencana operasionalnya mencakup 15 armada dengan panjang rute sekitar 49 kilometer. Tarif yang direncanakan sebesar Rp5.000 bagi penumpang umum dan Rp2.500 bagi pelajar.
Fraksi PDI Perjuangan berpandangan bahwa perluasan koridor tersebut perlu disertai koordinasi dengan angkutan lokal. Langkah ini diperlukan agar pengembangan layanan baru dapat memperluas pilihan perjalanan masyarakat sekaligus memperhatikan keberlangsungan angkutan yang telah beroperasi.
Selain konektivitas, Diana menekankan pentingnya penyediaan akses pejalan kaki dan fasilitas yang ramah bagi penyandang disabilitas. Kebutuhan perempuan, anak-anak, dan lanjut usia juga perlu diperhatikan dalam perencanaan serta pengoperasian transportasi publik.
Menurutnya, layanan transportasi harus dapat diakses oleh berbagai kelompok masyarakat. Keterjangkauan tarif perlu dijaga tanpa mengabaikan keberlanjutan operasional penyedia layanan.
Diana juga menyoroti pentingnya transparansi dalam penggunaan subsidi atau kompensasi pemerintah. Dukungan anggaran, menurutnya, harus disertai indikator pelayanan yang jelas agar manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Dukungan anggaran harus berbanding lurus dengan peningkatan kualitas layanan. Pemerintah perlu memastikan setiap rupiah yang dibelanjakan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” tegasnya.
Untuk memastikan peningkatan kualitas layanan, Fraksi PDI Perjuangan mendorong evaluasi secara berkala dengan indikator terukur. Indikator tersebut antara lain peningkatan jumlah pengguna angkutan umum, kemudahan perpindahan moda, ketepatan waktu, dan kualitas pelayanan.
Saluran pengaduan masyarakat juga perlu mudah diakses serta dilengkapi mekanisme tindak lanjut yang jelas. Dengan demikian, keluhan penumpang dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah dan operator untuk memperbaiki layanan.
Dalam tanggapannya, Fraksi PDI Perjuangan menyatakan sejalan dengan lima pokok masukan Gubernur Jawa Timur. Masukan tersebut meliputi penguatan integrasi layanan, pengaturan Trans Jatim dan angkutan pengumpan, perincian bentuk kegiatan, penyempurnaan sanksi administratif, serta pembagian tugas dalam pengelolaan sistem informasi transportasi publik.
Fraksi PDI Perjuangan menerima dan menyetujui Raperda tentang Penyelenggaraan Transportasi Publik Terintegrasi Jawa Timur untuk dilanjutkan ke tahap pembahasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Diana menegaskan bahwa regulasi tersebut perlu menjadi landasan bagi penyelenggaraan transportasi yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat, bukan sekadar memenuhi aspek administratif.
Menurutnya, keberhasilan integrasi transportasi harus diukur dari pengalaman penumpang selama perjalanan, mulai dari meninggalkan rumah hingga tiba di tempat tujuan.
“Jangan sampai Perda ini bagus di atas kertas, tetapi masyarakat masih kesulitan mengakses transportasi publik. Tujuan akhirnya harus jelas, yakni menghadirkan layanan yang terintegrasi, terjangkau, aman, andal, dan tepat waktu,” pungkasnya.
