Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi XII DPR RI Sigit Karyawan Yunianto mengungkapkan persoalan distribusi BBM bersubsidi hingga saat ini masih menghadapi banyak kendala di lapangan.

Salah satu temuan yang disorotinya ialah penyaluran BBM di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN) bagi nelayan yang kerap tidak sesuai kebutuhan meskipun sudah memakai sistem barcode.

Baca:GanjarPranowo Tak Ambil Pusing

Di SPBN, BBM bersubsidi sering langsung habis dan kita tidak mengetahui ke mana penyalurannya. Ini memerlukan komitmen dan pengawasan yang kuat agar BBM bersubsidi benar-benar sampai kepada masyarakat yang membutuhkan, ujar Sigit saat Rapat Dengar Pendapat Komisi XII DPR RI menggelar dengan Dirjen Migas Kementerian ESDM, Kepala BPH Migas, serta Bupati Tapanuli Tengah, Bupati Manokwari, dan Bupati Ogan Komering Ilir yang digelar di Ruang Rapat Komisi XII, Gedung Nusantara I DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (24/11).

Lebih lanjut, Sigit meminta BPH Migas dan Pertamina meningkatkan komitmen dalam penataan distribusi, termasuk memberikan rekomendasi bagi daerah-daerah yang membutuhkan penambahan titik pendistribusian. Ia menegaskan kembali SPBN di banyak wilayah masih menghadapi kendala yang menghambat penyaluran BBM kepada nelayan.