Jakarta, Gesuri.id-Anggota Komisi V DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Sofwan Dedy Ardyanto, menyoroti pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau bedah rumah yang dijalankan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).

Menurutnya, proses verifikasi penerima program masih terlalu kaku sehingga berpotensi tidak tepat sasaran.

Menurut saya, lembar verifikasi ini juga terlalu kaku. Karena di halaman lembar verifikasi ini menyamaratakan seluruh wilayah di Indonesia ini seolah-olah sama padahal kriteria itu bisa berbeda, kata Sofwan dalam rapat kerja Komisi V DPR bersama Eselon I Kementerian PKP, Kementerian Transmigrasi, dan BMKG, Selasa (9/9/2025).

Sofwan menilai, kriteria rumah tidak layak huni yang digunakan dalam BSPS terlalu ketat, khususnya untuk kategori rumah yang berhak direnovasi.

Ia mengungkapkan, dari hasil temuan di lapangan, banyak rumah warga yang sebenarnya membutuhkan bantuan namun tidak masuk dalam kriteria program hanya karena sebagian bangunan rumah masih dianggap layak.