Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi V DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Sofwan Dedy Ardyanto, menyoroti pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau bedah rumah yang dijalankan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).
Menurutnya, proses verifikasi penerima program masih terlalu kaku sehingga berpotensi tidak tepat sasaran.
"Menurut saya, lembar verifikasi ini juga terlalu kaku. Karena di halaman lembar verifikasi ini menyamaratakan seluruh wilayah di Indonesia ini seolah-olah sama padahal kriteria itu bisa berbeda," kata Sofwan dalam rapat kerja Komisi V DPR bersama Eselon I Kementerian PKP, Kementerian Transmigrasi, dan BMKG, Selasa (9/9/2025).
Sofwan menilai, kriteria rumah tidak layak huni yang digunakan dalam BSPS terlalu ketat, khususnya untuk kategori rumah yang berhak direnovasi.
Ia mengungkapkan, dari hasil temuan di lapangan, banyak rumah warga yang sebenarnya membutuhkan bantuan namun tidak masuk dalam kriteria program hanya karena sebagian bangunan rumah masih dianggap layak.
"Katakanlah (kriteria) kaku, tapi saya ambil sampel 5, mestinya masuk (kriteria penerima BSPS) tapi nggak bisa, nah ini berarti ada something wrong di dalam mata rantai pelaporannya," ungkapnya.
Lebih lanjut, Sofwan juga menyampaikan informasi yang ia peroleh dari tim verifikasi di lapangan.
Ia menyebut, rumah yang bisa direnovasi melalui program BSPS harus tergolong rusak berat.
Padahal, masih banyak warga yang mengalami kesulitan ekonomi meski kondisi rumah mereka hanya rusak sebagian, seperti atap yang bocor atau lapuk, sehingga tetap membutuhkan bantuan.
Atas dasar itu, Sofwan meminta jajaran Kementerian PKP untuk segera melakukan audit terkait mekanisme verifikasi data penerima BSPS.
Ia menegaskan pentingnya transparansi agar program benar-benar menyentuh masyarakat yang membutuhkan.
"Jangan sampai nanti kemudian kita yang melakukan investigasi. Karena kalau dilakukan investigasi, terjadi penyimpangan di jajaran kementerian Bapak, mohon maaf Pak, bisa kami laporkan juga ke penegak hukum," tegasnya.
Dalam rapat tersebut, Sofwan tidak sendirian. Beberapa anggota Komisi V lainnya juga melontarkan kritik terhadap program BSPS, baik terkait data penerima maupun proses pemetaan program.
Namun, sorotan Sofwan memberi penekanan khusus pada masalah kriteria verifikasi yang dianggap tidak fleksibel dan rawan menimbulkan ketidakadilan.
