Jakarta, Gesuri.id Pengadaan 21 ribu unit motor listrik oleh Badan Gizi Nasional (BGN) senilai Rp1,39 triliun menuai kritik tajam.

Proyek yang sempat mendapat penolakan dari Kementerian Keuangan ini dinilai bermasalah, baik dari sisi tata kelola anggaran maupun skala prioritas di tengah kondisi fiskal negara yang sedang tertekan.

Anggota Komisi IX DPR RI, Pulung Agustanto, mendesak pemerintah untuk segera memberikan klarifikasi terbuka guna menghindari potensi kerugian negara dan kegaduhan publik.

Baca:Ganjar: Saya Tidak Bisa Asal Janji yang Nanti Tak Bisa Dilaksanakan

Pulung menyoroti adanya ketidaksinkronan informasi antara kementerian terkait. Menurutnya, publik menangkap sinyal yang bertolak belakang mengenai urgensi dan legalitas pengadaan tersebut.