Jakarta, Gesuri.id – Pengadaan 21 ribu unit motor listrik oleh Badan Gizi Nasional (BGN) senilai Rp1,39 triliun menuai kritik tajam.
Proyek yang sempat mendapat penolakan dari Kementerian Keuangan ini dinilai bermasalah, baik dari sisi tata kelola anggaran maupun skala prioritas di tengah kondisi fiskal negara yang sedang tertekan.
Anggota Komisi IX DPR RI, Pulung Agustanto, mendesak pemerintah untuk segera memberikan klarifikasi terbuka guna menghindari potensi kerugian negara dan kegaduhan publik.
Baca: Ganjar: Saya Tidak Bisa Asal Janji yang Nanti Tak Bisa Dilaksanakan
Pulung menyoroti adanya ketidaksinkronan informasi antara kementerian terkait. Menurutnya, publik menangkap sinyal yang bertolak belakang mengenai urgensi dan legalitas pengadaan tersebut.
"Selama ini informasi dari Kementerian Keuangan dan BGN mengenai proyek pengadaan motor listrik ini saling bertolak belakang. Ini perlu diluruskan," tegas Pulung dalam keterangan tertulisnya, Minggu (12/4).
Selain masalah koordinasi, Pulung mencium adanya kejanggalan pada harga satuan unit. Ia menyebut terdapat informasi bahwa harga motor listrik yang dipesan BGN jauh lebih tinggi dibandingkan produk sejenis di pasaran.
"Ini bisa menjadi problem serius karena berpeluang merugikan keuangan negara. Kami meminta BGN menjelaskan semuanya secara terbuka agar masyarakat mendapatkan informasi yang benar," lanjutnya.
Hal krusial kedua yang disoroti legislator PDI Perjuangan ini adalah mengenai urgensi penggunaan anggaran. Mengingat barang baru akan diserahkan pada Mei 2026 namun menggunakan anggaran tahun 2025, Pulung menilai BGN gagal menentukan skala prioritas.
Menurut Pulung, anggaran triliunan rupiah tersebut seharusnya dialokasikan untuk membenahi infrastruktur dasar Satuan Pelayanan Makan Bergizi (SPPG) yang saat ini dinilai masih jauh dari standar ideal.
"Akan jauh lebih bagus jika anggaran BGN difokuskan untuk menyelesaikan problem dasar pada dapur-dapur SPPG sehingga memiliki standar output yang maksimal. Jangan minimalis kayak sekarang," sindir Pulung.
Baca: Perjalanan Hidup Ganjar Pranowo Lengkap dengan Rekam Jejak
Ia menekankan bahwa kualitas operasional dapur adalah kunci utama agar makanan yang dihasilkan benar-benar bersih, sehat, dan bergizi.
Selain itu Pulung juga menyentil peruntukan motor tersebut bagi kepala SPPG yang diangkat sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Ia membandingkan kebijakan ini dengan realita pahit di berbagai daerah, di mana banyak pemerintah daerah terancam melakukan PHK terhadap PPPK karena keterbatasan anggaran gaji.
"Di sisi lain, pendapatan guru honorer masih jauh dari standar kelayakan. Pemerintah harus serius menerapkan tata kelola keuangan yang baik agar setiap sen uang negara bermanfaat maksimal bagi rakyat," pungkasnya.
