Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi I DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, TB Hasanuddin, mendorong pemerintah dan DPR RI segera menindaklanjuti pembentukan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Penyadapan.

Regulasi khusus tersebut dinilai mendesak untuk memberikan kepastian hukum, memperjelas kewenangan lembaga, sekaligus mencegah penyalahgunaan praktik penyadapan.

TB Hasanuddin menilai hingga saat ini Indonesia belum memiliki undang-undang khusus yang mengatur penyadapan secara komprehensif.

Padahal, praktik penyadapan tidak hanya berkaitan dengan kepentingan penegakan hukum, tetapi juga berpotensi menyentuh berbagai kepentingan politik, ekonomi, sosial, hingga budaya.

Intinya, kita belum memiliki undang-undang khusus yang mengatur penyadapan secara komprehensif. Padahal, penyadapan tidak hanya berkaitan dengan penegakan hukum, tetapi juga berpotensi digunakan untuk kepentingan politik, ekonomi, sosial, dan budaya, ujar TB Hasanuddin dalam keterangannya, Minggu (15/11/2026).