Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, I Nyoman Parta, menilai persoalan penyadapan yang menyeret institusi kepolisian tidak hanya berkaitan dengan pelanggaran hukum, tetapi juga menunjukkan adanya persoalan budaya dan etik di tubuh Polri yang harus segera dibenahi.
Ia menegaskan pembenahan institusi kepolisian perlu dilakukan agar praktik penyimpangan serupa tidak terus berulang.
Hal tersebut disampaikan Parta saat diwawancarai Tim Gesuri.id di Aula Sekolah Partai PDI Perjuangan, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Selasa (10/11/2026).
Menurutnya, sebagai institusi besar yang diisi banyak sumber daya manusia berkualitas, Polri tetap memiliki persoalan mendasar dalam budaya organisasi yang perlu mendapat perhatian serius.
“Ada memang persoalan kalau Polri ini organisasi yang besar, diisi oleh orang-orang pintar, dan lain sebagainya. Tapi ada persoalan budaya di Polri yang memang harus diperbaiki. Seperti yang kita lihat misalnya, kok bisa Kapolri yang notabene adalah bawahan dari Presiden, Presiden itu adalah panglimanya, malah disadang,” ujar Parta.
Ia menilai, dugaan penyadapan terhadap Presiden oleh pihak yang berkaitan dengan institusi kepolisian menjadi gambaran adanya persoalan etik yang serius. Menurutnya, kondisi tersebut tidak boleh dianggap sebagai persoalan biasa karena menyangkut tata kelola organisasi, kepatuhan terhadap hierarki pemerintahan, serta integritas aparat penegak hukum.
“Jadi kan ini persoalan budaya, persoalan etik yang luar biasa menyimpang di tubuh kepolisian,” tegasnya.
Selain mendorong pembenahan internal Polri, Parta menekankan pentingnya kehadiran regulasi khusus yang mengatur kewenangan penyadapan. Ia menyebut, Undang-Undang tentang Penyadapan perlu segera disusun dan disahkan karena pembahasannya telah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2026.
Menurutnya, keberadaan undang-undang tersebut menjadi kebutuhan mendesak untuk memberikan kepastian hukum sekaligus memastikan seluruh lembaga negara menjalankan kewenangan penyadapan sesuai aturan.
“Itu yang selanjutnya adalah apa langkah ke depan agar kejadian ini tidak terulang secara terus-menerus, sudah saatnya undang-undang tentang penyadapan itu diundangkan, karena sudah masuk juga dalam prolegnas 2026. Sudah masuk tinggal dibuat, tinggal disiapkan,” ungkapnya.
Parta menjelaskan, selama ini terdapat sejumlah lembaga negara yang memiliki kewenangan melakukan penyadapan, di antaranya Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Badan Intelijen Negara (BIN). Namun, menurutnya, kewenangan tersebut harus memiliki batasan dan mekanisme pengawasan yang jelas agar tidak disalahgunakan.
“Selama ini banyak intansi, banyak lembaga melakukan penyadapan. Kejaksaan, KPK, BIN, dan lain sebagainya, banyak intansi yang melakukan penyadapan. Oleh karena itu penting untuk diatur, kapan menyadap, dalam rangka apa, lalu laporannya dibawa kemana, alat yang dipergunakan apa, lalu apa kebutuhannya menyadap itu untuk kepentingan negara,” jelas Parta.
Ia menambahkan, undang-undang tersebut nantinya harus mengatur secara komprehensif berbagai aspek penyadapan. Mulai dari kondisi yang membolehkan penyadapan, tujuan penggunaannya, mekanisme pelaporan, perangkat yang digunakan, hingga kepentingan negara yang menjadi dasar pelaksanaan kewenangan tersebut.
Dengan adanya regulasi yang jelas, Parta berharap praktik penyadapan oleh berbagai lembaga negara dapat berjalan lebih tertib, transparan, dan akuntabel. Di sisi lain, hak privasi masyarakat juga tetap terlindungi dari potensi penyalahgunaan kewenangan.
“Oleh karena itulah agar tertib penyadapan itu undang-undang tentang penyadapan harus segera dibuat,” pungkasnya.
