Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PDI Perjuangan Nasyirul Falah Amru alias Gus Falah sepakat jika DPR bersama Kejaksaan membentuk Panitia Khusus (Pansus) Penyadapan, pascapenetapan eks Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo sebagai tersangka kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden dan sejumlah kalangan.
"Bahwa Pimpinan DPR telah meminta Komisi III untuk mengawasi proses penyidikan perkara penyadapan Presiden. Bahwa sepakat dengan pembentukan pansus untuk mengusut kasus penyadapan ini dengan pelibatan anggota DPR, tentu dengan melibatkan pihak lain yang tahu terkait penyadapan ilegal ini," ujar Falah di Jakarta, dikutip Selasa (10/11/2026).
Selain itu, Falah juga mendorong agar Kejaksaan RI dapat bertindak sebagai penuntut umum sesuai KUHAP baru setelah diterimanya SPDP.
"Untuk berperan aktif terlibat secara dini untuk mengarahkan, menguji, menentukan arah perkara ini secara komprehensif untuk mengungkap motif dan intelektual dari kejahatan penyadapan Presiden," katanya.
Menurutnya, Kejaksaan dapat berperan sebagai pengendali mutu perkara sejak awal, sehingga wajib terlibat dalam penanganan perkara ini.
Desakan pembentukan Pansus muncul setelah Bareskrim Polri mengungkap dugaan penyadapan ilegal yang berlangsung sepanjang 2025 hingga 2026. Operasi tersebut diduga menyasar nomor telepon Presiden Prabowo, sejumlah pejabat negara, tokoh politik, pengusaha, aktivis LSM, hingga kalangan media.
Bareskrim sebelumnya menetapkan sejumlah tersangka dalam perkara tersebut, termasuk Listyo Sigit. Namun, Abdullah menilai penetapan tersangka saja belum cukup untuk menjawab pertanyaan mengenai jaringan dan kepentingan di balik operasi penyadapan.
