Jakarta, Gesuri.id -Anggota DPRD Tapin dari Fraksi PDI Perjuangan, Yuspiannor, meminta persoalan ketidaksesuaian data desil yang menjadi salah satu dasar penentuan sasaran bantuan sosial (bansos) disikapi secara objektif. Menurutnya, pemerintah memang membutuhkan basis data yang terukur untuk menentukan sasaran berbagai program, termasuk melalui Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dan pengelompokan desil.

Jangan sampai data menjadi lebih penting daripada kenyataan yang dihadapi masyarakat, ujarnya, Minggu (30/8/2026).

Yuspiannor menjelaskan, desil merupakan pengelompokan relatif berdasarkan tingkat kesejahteraan. Karena itu, seseorang yang masuk dalam desil tertentu tidak serta-merta dapat disebut sebagai warga kaya ataupun miskin secara mutlak.

Menurutnya, persoalan dapat muncul ketika kondisi ekonomi warga mengalami perubahan, sementara data yang menjadi dasar penentuan sasaran bantuan belum ikut diperbarui.

Karena itu, ia menilai harus tersedia ruang yang jelas bagi masyarakat untuk melakukan verifikasi, koreksi, serta menyampaikan keberatan apabila menemukan ketidaksesuaian.