Jakarta, Gesuri.id - DPRD Kabupaten Malang soroti pelaksanaan assessment atau penilaian kompetensi bagi 23 jabatan pimpinan tinggi pratama atau eselon II di Lingkungan Pemkab Malang, pada 13 hingga 14 Oktober lalu.

Terlebih, dalam tahapan itu atau pelaksanaan job fit, yang berlangsung 16 hingga 17 Oktober besok, secara tiba-tiba turut diundang beberapa nama baru atau mereka yang sebelumnya bersaing dalam bursa Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Malang.

Wakil Ketua Fraksi PDI-Perjuangan DPRD Kabupaten Malang, Zulham Akhmad Mubarrok, berharap agar setiap regulasi yang dilakukan oleh Pemkab Malang, bisa dilakukan dengan serius. Sehingga, dampaknya bisa langsung kepada masyarakat.

Baca:Mengulik Gaya Kepemimpinan TransformasionalGanjarPranowo

Pada prinsipnya, kita (DPRD, red) ingin yang terbaik. Apalagi, sekarang banyak jabatan yang diisi oleh Plt (pelaksanaan tugas). Sementara, ruang fiskal ke depan akan semakin kecil. Bahkan, APBD total untuk tahun depan (2026), turun sebesar 10 persen atau sekitar Rp 574 miliar. Artinya, ke depan semakin berat dan kabupaten harus semakin serius mengenai ini, kata Zulham, Kamis (16/10).