Jakarta, Gesuri.id - DPRD Kabupaten Malang soroti pelaksanaan assessment atau penilaian kompetensi bagi 23 jabatan pimpinan tinggi pratama atau eselon II di Lingkungan Pemkab Malang, pada 13 hingga 14 Oktober lalu.
Terlebih, dalam tahapan itu atau pelaksanaan job fit, yang berlangsung 16 hingga 17 Oktober besok, secara tiba-tiba turut diundang beberapa nama baru atau mereka yang sebelumnya bersaing dalam bursa Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Malang.
Wakil Ketua Fraksi PDI-Perjuangan DPRD Kabupaten Malang, Zulham Akhmad Mubarrok, berharap agar setiap regulasi yang dilakukan oleh Pemkab Malang, bisa dilakukan dengan serius. Sehingga, dampaknya bisa langsung kepada masyarakat.
Baca: Mengulik Gaya Kepemimpinan Transformasional Ganjar Pranowo
“Pada prinsipnya, kita (DPRD, red) ingin yang terbaik. Apalagi, sekarang banyak jabatan yang diisi oleh Plt (pelaksanaan tugas). Sementara, ruang fiskal ke depan akan semakin kecil. Bahkan, APBD total untuk tahun depan (2026), turun sebesar 10 persen atau sekitar Rp 574 miliar. Artinya, ke depan semakin berat dan kabupaten harus semakin serius mengenai ini,” kata Zulham, Kamis (16/10).
Merespon masuknya nama-nama baru seusai pelaksanaan assessment, pria yang duduk di Komisi IV DPRD Kabupaten Malang, itu mengaku tidak terlalu mempermasalahkan. Karena menurutnya, dengan kian banyaknya nama yang masuk, maka akan semakin memperketat proses kompetisi.
Saat disinggung mengenai satu nama hasil seleksi terbuka (Selter) yang hingga kini tidak juga dilantik, Zulham mengatakan, bahwa hal itu harusnya menjadi perhatian. Apalagi, selama aturannya memenuhi.
"Selama aturannya memenuhi, harusnya itu langsung dinaikkan. Artinya, tahapan Selter ini memang harus dilalui semua. Sehingga, ke depan benar-benar diisi oleh orang yang tepat. Karena, sekali lagi ke depan kita butuh orang yang benar-benar kerja,” paparnya.
Sekedar diketahui, sebelum bursa penentuan posisi Sekda definitif dibuka, Pemkab Malang telah melakukan Selter di tujuh posisi eselon II. Diantaranya, jabatan asisten perekonomian dan pembangunan, jabatan badan keuangan dan aset daerah (BKAD), jabatan kepala badan kesatuan bangsa dan politik (Kesbangpol), jabatan kepala dinas tenaga kerja (Disnaker), jabatan direktur RSUD Kanjuruhan, kepala pelaksana badan penanggulangan bencana daerah (BPBD) dan kepala dinas komunikasi dan informatika (Diskominfo).
Baca: Kisah Unik Ganjar Pranowo di Masa Kecilnya untuk Membantu Ibu
Khusus satu nama terakhir atau Diskominfo, dari tiga nama hasil Selter, hingga saat ini dari salah satu nama belum dilakukan pelantikan. Sementara, untuk masa berlaku hasil Selter adalah hingga 2 tahun ke depan.
Zulham sendiri, saat dikonfirmasi mengenai kekosongan posisi eselon II atau masih diisi Plt, menjelaskan bahwa dirinya mensetujui jika semua dilakukan secara Selter. Karena dengan tahapan itu, siapa yang mengisi adalah orang yang benar-benar tepat.
“Saya setuju, jika semua dari nol. Sehingga, jika sekarang ada lima posisi diisi Plt, maka semua bisa dilakukan Selter. Dengan begitu, semua bisa bersaing. Meskipun, posisi Plt yang sekarang ada, diisi dari pejabat di bawahnya. Dengan begitu, siapa yang nanti mengisi, adalah orang-orang yang tepat,” tegasnya.
