Jakarta, Gesuri.id - Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Mojokerto, Santoso Bekti Wibowo yang menegaskan PDI Perjuangan secara konsisten menolak skema Pilkada tidak langsung tersebut karena dinilai bertentangan dengan konstitusi dan semangat reformasi.

Jangan sampai demokrasi kembali mundur kebelakang. Ini bukan hanya sikap politik tapi sikap ideologis, tegasnya.

Baca:9 Prestasi MenterengGanjarPranowo Selama Menjabat Gubernur

Santoso yang juga Ketua Komisi II DPRD Kota Mojokerto itu mengatakan pilkada langsung adalah hasil reformasi, sebuah capain besar bangsa Indonesia, mengembalikan hak rakyat agar memilih pemimpinnya sendiri.

Mengalihkan pilkada kepada DPRD berarti mengambil kembali hak politik rakyat, sekaligus membuka ruang bagi praktek politik transaksional dan oligarki kekuasaan, jelasnya.