Jakarta, Gesuri.id - Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Mojokerto, Santoso Bekti Wibowo yang menegaskan PDI Perjuangan secara konsisten menolak skema Pilkada tidak langsung tersebut karena dinilai bertentangan dengan konstitusi dan semangat reformasi.
“Jangan sampai demokrasi kembali mundur kebelakang. Ini bukan hanya sikap politik tapi sikap ideologis,” tegasnya.
Baca: 9 Prestasi Mentereng Ganjar Pranowo Selama Menjabat Gubernur
Santoso yang juga Ketua Komisi II DPRD Kota Mojokerto itu mengatakan pilkada langsung adalah hasil reformasi, sebuah capain besar bangsa Indonesia, mengembalikan hak rakyat agar memilih pemimpinnya sendiri.
“Mengalihkan pilkada kepada DPRD berarti mengambil kembali hak politik rakyat, sekaligus membuka ruang bagi praktek politik transaksional dan oligarki kekuasaan,” jelasnya.
Ia menegaskan PDI Perjuangan meyakini pemimpin daerah yang kuat dan legitimate hanya dapat lahir langsung dari kepercayaan langsung rakyat bukan dari kesepakatan elit di ruang-ruang tertutup.
Baca: Ganjar Pranowo Tekankan Pentingnya Kritik
“Demokrasi tidak boleh mengalami kemunduran justru harus diperkuat dan diperbaiki seperti perbaikan kualitas pilkada langsung dengan pengawasannya, pendanaan dan integritas penyelengaranya. Bukan malah mencabut hak pilih rakyat,” tambahnya.
Untuk itu, Santoso menegaskan DPC PDI Perjuangan Kota Mojokerto dengan tegas menolak pilkada melalui DPRD, mendukung penuh pilkada langsung yang demokratis dan berdaulat dan mengajak semua elemen masyarakat untuk menjaga dan memperjuangkan demokrasi. “PDI Perjuangan akan selalu berdiri disisi rakyat, setia pada nilai-nilai reformasi, pancasila dan UUD 1945,” pungkasnya.
