Jakarta, Gesuri.id - Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Bekasi menegaskan mendukung pemilihan kepala daerah (Pilkada) secara langsung.
“Pilkada langsung ini harus dipertahankan sebagai benteng terakhir di mana suara-suara petani, nelayan, memiliki kekuatan yang sama dengan seorang profesor, penguasa,” ujar Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Bekasi, Jiovanno Nahampun, kepada Radar Bekasi.
Pernyataan ini disampaikan menanggapi pandangan tiga anggota Fraksi DPRD Kabupaten Bekasi dari Gerindra, PKS, dan Golkar, yang sebelumnya mengisyaratkan dukungan terhadap Pilkada melalui DPRD.
Baca: Mengenal Sosok Ganjar Pranowo. Keluarga, Tempat Bersandar
Menurut Jio, dengan mandat langsung dari rakyat, kepala daerah memiliki legitimasi yang kuat dan tidak mudah dijatuhkan oleh anggota DPRD.
“Jadi tidak ada benteng terakhir dari rakyat kalau misalkan Pilkada tidak langsung atau dipilih DPRD. Akhirnya, kepala daerah yang terpilih dari anggota DPRD ini nanti bisa semena-mena untuk urusan kerakyatan. Makanya dengan Pilkada langsung itu, rakyat memiliki kontrak sosial yang jelas,” ungkapnya.
Politikus yang juga menjabat Wakil Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Legislatif dan Eksekutif DPC PDI Perjuangan Kabupaten Bekasi ini menambahkan, calon kepala daerah dipilih rakyat karena visi dan misinya.
“Seseorang yang menjadi calon kepala daerah itu dipilih sama rakyat karena visi misinya jelas. Tapi kalau dipilih DPRD, dia (kepala daerah) mau mensejahterakan siapa, anggota dewan?,” tegasnya.
Baca: Ganjar Pranowo Tekankan Pentingnya Kritik
Terkait anggapan Pilkada menelan biaya besar, Jio menilai pandangan itu keliru. Menurutnya, angka Rp 120 miliar terbilang kecil jika dibandingkan dengan jumlah penduduk Kabupaten Bekasi yang mencapai 3,4 juta jiwa.
"tu hitung-hitungannya di mana Pilkada Kabupaten Bekasi dianggap menyerap anggaran cukup besar. Justru Rp120 miliar sangat murah Pilkada langsung. Hitung-hitungannya Rp120 miliar waktu Pilkada, kemudian dibagi jumlah masyarakat yang 3,4 juta orang, maka satu orang itu hanya Rp35.200, kurang lebihnya,” jelasnya.
Jio menambahkan, biaya Pilkada melalui DPRD justru lebih mahal dibanding Pilkada langsung.
”Ini kita buat milih calon pemimpin cuma dihargai Rp35 ribu, itu sangat murah. Kalau bicara kontrak politik dan lain-lainnya dan partai koalisi, justru di DPRD itu lebih mahal dari pada langsung ke rakyat,” ucap mantan aktivis Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) itu.
