Jakarta, Gesuri.id Dalam Seminar Nasional Hari Antikorupsi Sedunia di Sekolah Partai DPP PDI Perjuangan, Pegiat HAM Fatia Maulidiyanti menyerukan perlunya reformasi pendanaan politik, penguatan oposisi, dan pendidikan politik berorientasi HAM agar kerusakan lingkungan tidak terus terjadi.

Fatia menjelaskan, politik memiliki hubungan langsung dengan bencana ekologis. Everything is political. Pilihan kita dalam pemilu menentukan apakah bumi dijaga atau dihancurkan oleh kebijakan, ujarnya, Selasa (9/12).

Ia mengkritik mahalnya ongkos politik yang menyebabkan partai politik cenderung mengandalkan sponsor korporasi, termasuk korporasi tambang. Hal tersebut, menurutnya, memicu konflik kepentingan dalam kebijakan publik.

Banyak perusahaan tambang mensponsori partai politik. Ketika parpol butuh dana, ada timbal balik berupa izin tambang longgar atau kebijakan yang pro-industri ekstraktif, terang Fatia.

Ia menyoroti bahwa dalam 10 tahun terakhir, pendidikan politik mengenai HAM dan lingkungan di partai-partai cenderung menurun. Hal itu membuat banyak kader tidak memahami urgensi menjaga kelestarian alam dan hak warga.