Jakarta, Gesuri.id – Dalam Seminar Nasional Hari Antikorupsi Sedunia di Sekolah Partai DPP PDI Perjuangan, Pegiat HAM Fatia Maulidiyanti menyerukan perlunya reformasi pendanaan politik, penguatan oposisi, dan pendidikan politik berorientasi HAM agar kerusakan lingkungan tidak terus terjadi.
Fatia menjelaskan, politik memiliki hubungan langsung dengan bencana ekologis. “Everything is political. Pilihan kita dalam pemilu menentukan apakah bumi dijaga atau dihancurkan oleh kebijakan,” ujarnya, Selasa (9/12).
Ia mengkritik mahalnya ongkos politik yang menyebabkan partai politik cenderung mengandalkan sponsor korporasi, termasuk korporasi tambang. Hal tersebut, menurutnya, memicu konflik kepentingan dalam kebijakan publik.
“Banyak perusahaan tambang mensponsori partai politik. Ketika parpol butuh dana, ada timbal balik berupa izin tambang longgar atau kebijakan yang pro-industri ekstraktif,” terang Fatia.
Ia menyoroti bahwa dalam 10 tahun terakhir, pendidikan politik mengenai HAM dan lingkungan di partai-partai cenderung menurun. Hal itu membuat banyak kader tidak memahami urgensi menjaga kelestarian alam dan hak warga.
“Kalau kader tidak dibekali nilai HAM dan lingkungan, bagaimana mereka mau membuat kebijakan yang benar?” katanya.
Fatia memberi contoh kepala daerah yang dinilainya progresif, seperti Bupati Trenggalek, yang menolak investasi tambang demi keselamatan warganya. Sikap seperti inilah yang menurutnya harus ditiru pejabat publik lain dan para calon pejabat yang ada di sini (menunjuk ke peserta yang sebagian besar kader PDI Perjuangan dan mahasiswa-Red).
Ia menegaskan, tanpa reformasi sistem politik dan penegakan hukum lingkungan yang kuat, Indonesia akan kehilangan hutan, kehilangan sumber oksigen, dan mempercepat krisis iklim.
“Indonesia salah satu paru-paru dunia. Jika industri ekstraktif terus dibiarkan, kita sedang mempercepat akhir zaman,” ujarnya.
Menutup paparannya, Fatia mengajak masyarakat sipil dan partai politik berkolaborasi dalam memperjuangkan pemulihan lingkungan dan pemenuhan HAM. “Tanpa dorongan masyarakat dan kader partai, kerusakan alam akan terus terjadi. Negara harus dipaksa berubah,” pungkasnya.
