JELANG Kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945, tantangan terbesar yang dihadapi para pendiri bangsa bukan hanya melepaskan diri dari penjajahan, tetapi juga menyatukan masyarakat yang sangat beragam.

Perbedaan suku, wilayah, latar belakang sosial, kepentingan politik, hingga kondisi ekonomi menjadi persoalan penting yang harus dijawab agar negara baru dapat berdiri dengan kokoh.

Dalam situasi tersebut, Sukarno mengedepankan gagasan Bhinneka Tunggal Ika sebagai landasan persatuan bangsa. Menurut Dewa Made Alit dalam Jurnal Nirwasita Vol. 6 No. 1 dari Program Studi Pendidikan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial Universitas PGRI Mahadewa Indonesia, gagasan tersebut tidak hanya dimaknai sebagai semboyan, melainkan harus diwujudkan dalam tindakan sosial dan politik yang nyata.

Salah satu bentuk implementasi gagasan itu adalah penambahan jumlah anggota Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI).

Awalnya, PPKI yang dibentuk Jepang lebih banyak diisi oleh kalangan elite, intelektual, dan kaum priyayi yang memiliki akses lebih besar terhadap kekuasaan.