JELANG Kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945, tantangan terbesar yang dihadapi para pendiri bangsa bukan hanya melepaskan diri dari penjajahan, tetapi juga menyatukan masyarakat yang sangat beragam.
Perbedaan suku, wilayah, latar belakang sosial, kepentingan politik, hingga kondisi ekonomi menjadi persoalan penting yang harus dijawab agar negara baru dapat berdiri dengan kokoh.
Dalam situasi tersebut, Sukarno mengedepankan gagasan Bhinneka Tunggal Ika sebagai landasan persatuan bangsa. Menurut Dewa Made Alit dalam Jurnal Nirwasita Vol. 6 No. 1 dari Program Studi Pendidikan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial Universitas PGRI Mahadewa Indonesia, gagasan tersebut tidak hanya dimaknai sebagai semboyan, melainkan harus diwujudkan dalam tindakan sosial dan politik yang nyata.
Salah satu bentuk implementasi gagasan itu adalah penambahan jumlah anggota Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI).
Awalnya, PPKI yang dibentuk Jepang lebih banyak diisi oleh kalangan elite, intelektual, dan kaum priyayi yang memiliki akses lebih besar terhadap kekuasaan.
Kondisi ini mencerminkan struktur sosial Indonesia pada masa itu, ketika kelompok bangsawan dan rakyat biasa—seperti petani, buruh, dan masyarakat desa—masih memiliki jarak yang cukup lebar.
Sukarno memandang bahwa kemerdekaan Indonesia harus dibangun di atas semangat persatuan dan keterwakilan seluruh golongan masyarakat.
Karena itu, ia mendorong perluasan keanggotaan PPKI agar tidak hanya merepresentasikan kelompok etnis dan daerah, tetapi juga berbagai lapisan sosial dan ekonomi.
Penambahan anggota PPKI dilakukan untuk memberikan ruang partisipasi yang lebih luas kepada kelompok yang selama ini kurang terwakili dalam proses politik.
Dengan melibatkan tokoh dari berbagai latar belakang, Sukarno berharap keputusan-keputusan penting yang diambil PPKI mencerminkan semangat solidaritas, kebersamaan, dan gotong royong.
Langkah tersebut menunjukkan bahwa PPKI bukan sekadar badan persiapan kemerdekaan, melainkan juga wadah pembentukan kohesi nasional. Melalui keterlibatan berbagai unsur masyarakat, PPKI menjadi cerminan cita-cita Indonesia sebagai negara yang berdiri di atas prinsip persatuan dalam keberagaman.
Pemikiran Sukarno ini memperlihatkan bahwa sejak awal kemerdekaan, Indonesia dibangun dengan kesadaran bahwa seluruh rakyat, tanpa memandang asal daerah, suku, maupun status sosial, memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Semangat inilah yang kemudian menjadi salah satu fondasi penting dalam perjalanan Republik Indonesia.
