Gesekan ideologi kembali sedikit memanas akhir-akhir ini, meski tensinya tak sepanas dan setinggi jika dibandingkan yang terjadi di era kepemimpinan Presiden Republik Indonesia yang pertama, Ir. Soekarno. Jika dulu gesekan ideologi disertai dengan gesekan fisik (pemberontakan), kini gesekan itu sekadar bising dalam perdebatan di media sosial dan sedikit diwarnai kekuatan massa demonstrasi sebagai alat legitimasi.
Rancangan Undang-undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) yang menjadi inisiatif DPR dijadikan alat tembak dengan penafsiran gaya jalanan tanpa kajian ilmiah serta kecakapan referensi oleh kelompok yang selama ini konsisten memperjuangkan ideologi transnasional dan penentang Pancaasila. Seperti mendapatkan energi baru untuk menyerang kelompok nasionalis-pancasilais, mereka menjadikan RUU HIP, khususnya pasal yang menyebutkan diksi Trisila dan Ekasila, untuk diasosiasikan dengan ideologi komunis. Mereka tak mau mengkaji untuk mengetahui bagaimana konteks Trisila dan Ekasila sebagaimana dipidatokan Bung Karno pada tanggal 1 Juni 1945, dalam sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dalam rangka menjawab pertanyaan Ketua BPUPKI Dr. K.R.T. Radjiman Wedyodiningrat: Apa dasar Negara yang akan kita bentuk ini.
Dalam pidato 1 Juni 1945, Bung Karno mengurai lima prinsip dasar Indonesia merdeka yang disebut Pancasila, yakni Kebangsaan, Internasionalisme atau perikemanusiaan, Mufakat atau Demokrasi, Kesejahteraan Sosial dan Ketuhanan yang Berkebudayaan. Itulah yang kemudian disepakati secara aklamasi sidang BPUPKI. Diakui Bung Karno dalam pidatonya, ia memang senang dengan symbol angka, terlebih angka lima, sama dengan rukun Islam. Saya senang kepada simbolik. Simbolik angka pula. Rukun Islam lima jumlahnya. Demikian petikan pidato Bung Karno.