PADA sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024 di Mahkamah Konstitusi, pihak pemohon mendalilkan adanya dugaan penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat tinggi negara melalui pembagian bantuan sosial secara masif menjelang hari pemungutan suara.
Tak hanya itu, bahkan juga hingga mobilisasi aparat daerah untuk memenangkan pasangan calon tertentu.
Kala itu, meskipun hakim konstitusi dalam putusannya mengakui adanya ketimpangan dan kelemahan regulasi terkait tata kelola penyaluran bansos di masa kampanye, MK pada akhirnya menolak permohonan diskualifikasi. Hal tersebut karena menilai pemohon tidak mampu membuktikan secara meyakinkan hubungan kausalitas (atau sebab akibat) langsung antara penyaluran bansos tersebut dengan perolehan suara pemenang.
Ironisnya, UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, belum mengatur sanksi diskualifikasi secara eksplisit untuk dalil semacam itu.
Yang penting untuk diingat adalah kasus tersebut menjadi contoh penting yang menunjukkan bahwa tanpa rumusan norma lex specialis yang tegas di tingkat undang-undang, hakim konstitusi maupun pengawas pemilu akan selalu terbentur oleh keterbatasan aturan formal ketika berhadapan dengan manuver kekuasaan petahana.