Ikuti Kami

Sengketa Lex Specialis, Mandulnya UU Pemilu Melawan Manuver Kekuasaan Petahana

Hukum pemilu di Indonesia seharusnya bekerja dengan logika lex specialis yang mengejar kecepatan dan keadilan substantif.

Sengketa Lex Specialis, Mandulnya UU Pemilu Melawan Manuver Kekuasaan Petahana
Ilustrasi.

PADA sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024 di Mahkamah Konstitusi, pihak pemohon mendalilkan adanya dugaan penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat tinggi negara melalui pembagian bantuan sosial secara masif menjelang hari pemungutan suara. 

Tak hanya itu, bahkan juga hingga mobilisasi aparat daerah untuk memenangkan pasangan calon tertentu. 

Kala itu, meskipun hakim konstitusi dalam putusannya mengakui adanya ketimpangan dan kelemahan regulasi terkait tata kelola penyaluran bansos di masa kampanye, MK pada akhirnya menolak permohonan diskualifikasi. Hal tersebut karena menilai pemohon tidak mampu membuktikan secara meyakinkan hubungan kausalitas (atau sebab akibat) langsung antara penyaluran bansos tersebut dengan perolehan suara pemenang.

Ironisnya, UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, belum mengatur sanksi diskualifikasi secara eksplisit untuk dalil semacam itu. 

Yang penting untuk diingat adalah kasus tersebut menjadi contoh penting yang menunjukkan bahwa tanpa rumusan norma lex specialis yang tegas di tingkat undang-undang, hakim konstitusi maupun pengawas pemilu akan selalu terbentur oleh keterbatasan aturan formal ketika berhadapan dengan manuver kekuasaan petahana.

Menurut Pakar Hukum Tata Negara Universitas Andalas Feri Amsari, hukum pemilu di Indonesia seharusnya bekerja dengan logika lex specialis yang mengejar kecepatan dan keadilan substantif, bukan justru mengikat tangan penyelenggara pemilu dengan formalitas hukum administrasi biasa. 

"Ketika ada penyalahgunaan kekuasaan oleh petahana melalui politisasi anggaran negara atau birokrasi, Bawaslu wajib diberikan kewenangan mutlak dalam undang-undang untuk menjatuhkan sanksi diskualifikasi seketika sebelum tahapan penetapan hasil, sehingga persoalan hulu tidak lagi dibebankan sepenuhnya kepada Mahkamah Konstitusi di hilir," tandasnya.

Bivitri Susanti, Pakar Hukum Tata Negara Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera mengritisi persoalan utama dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 adalah absennya pagar pembatas yang jelas antara menjalankan fungsi pemerintahan dan melakukan kampanye politik bagi pejabat publik yang sedang berkuasa. 

"Tanpa aturan moratorium distribusi bantuan sosial selama masa kampanye serta sanksi diskualifikasi yang tegas bagi pelanggarnya, mekanisme pemilu kita akan selalu rentan didistorsi oleh ketimpangan akses terhadap fasilitas negara yang merusak prinsip keadilan elektoral," tandasnya.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi di Tahun 2013–2015, Hamdan Zoelva menegaskan Mahkamah Konstitusi pada dasarnya adalah pengawal konstitusi dan demokrasi yang tidak boleh hanya menjadi mahkamah kalkulator yang sekadar menghitung selisih angka suara. 

Namun, lanjutnya, agar putusan diskualifikasi terhadap penyalahgunaan kekuasaan petahana memiliki legitimasi hukum yang tidak terbantahkan dan tidak dianggap melampaui kewenangan yudisial, pembentuk undang-undang harus merumuskan secara tegas dalam UU Pemilu jenis-jenis pelanggaran struktural apa saja yang berkonsekuensi langsung pada pembatalan pencalonan.

Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi yang juga Pakar Hukum Tata Negara, Saldi Isra menekankan jika pembentuk undang-undang ingin pengadilan pemilu berjalan secara adil dan substansial, maka norma terkait sanksi diskualifikasi akibat pelanggaran struktural harus dituliskan secara sangat terang dan eksplisit di dalam teks undang-undang. 

Menurutnya, hakim tidak boleh dibiarkan bekerja dalam ruang hampa atau diatur oleh norma yang kabur, sebab tanpa kejelasan batasan dan parameter hukum yang tegas bagi petahana, Mahkamah Konstitusi akan selalu kesulitan menjatuhkan putusan korektif di luar urusan selisih angka suara.

Belum Menjerat Incumbency Advantage

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum memang dinilai belum memiliki taji untuk menjerat incumbency advantage (keunggulan petahana atau keuntungan pemegang jabatan) pada level elite tertinggi. 

Ketimpangan akses terhadap sumber daya negara, kendali atas birokrasi, serta otoritas pengaturan anggaran membuat petahana—baik presiden, menteri, maupun kepala daerah yang ikut berkontestasi atau bertindak sebagai tim kampanye aktif, memiliki keunggulan struktural yang sulit diimbangi oleh penantangnya. 

Tanpa adanya instrumen hukum yang secara khusus dan tegas membatasi manuver kekuasaan tersebut, prinsip kesetaraan arena kompetisi (level playing field) dalam demokrasi berisiko tergerus oleh praktik politik transaksional berbasis fasilitas negara.

Kelemahan mendasar dari kerangka hukum pemilu saat ini terletak pada absennya aturan yang secara eksplisit menjatuhkan sanksi diskualifikasi terhadap pasangan calon apabila terjadi penyalahgunaan kewenangan secara masif oleh pejabat tinggi negara. 

Dalam UU Nomor 7 Tahun 2017, ketentuan mengenai larangan penggunaan fasilitas negara dan anggaran pemerintah memang tercantum dalam Pasal 280 dan Pasal 282, namun konsekuensi hukumnya cenderung terbatas pada sanksi pidana pemilu terhadap individu pelaku di lapangan atau teguran administratif belaka. 

Para kritikus menilai desain sanksi semacam ini menciptakan kalkulasi politik yang timpang, dimana pihak petahana atau kandidat yang didukung kekuasaan tetap dapat menikmati hasil kemenangan elektoral meskipun prosesnya diwarnai oleh pelanggaran struktural. 

Memperkuat Karakter Lex Specialis

Prinsip lex specialis derogat legi generali dalam konteks kepemiluan menuntut adanya hukum acara dan jenis sanksi yang menyimpang dari hukum administrasi umum demi mengejar keadilan elektoral yang cepat sebelum tahapan penetapan hasil rampung. 

Dengan menempatkan penyalahgunaan kekuasaan petahana sebagai delik administrasi pemilu tingkat berat, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) diharapkan memiliki mandat penuh untuk menjatuhkan putusan pembatalan pencalonan secara langsung. 

Langkah ini dirancang agar penyelesaian pelanggaran berat tidak terus-menerus menumpuk dan berlarut-larut hingga ke Mahkamah Konstitusi (MK) setelah pemungutan suara selesai dilaksanakan.

Salah satu bentuk penyalahgunaan kekuasaan yang paling sering menjadi sorotan dalam diskursus reformasi UU Pemilu adalah politisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), khususnya melalui penyaluran bantuan sosial (bansos) menjelang hari pemungutan suara. 

Para ahli hukum pemilu mengusulkan pembatasan ketat berupa moratorium pembagian bantuan sosial yang bersifat karitatif dan simbolik oleh pejabat negara selama masa kampanye berlangsung. 

Program perlindungan sosial tetap wajib berjalan secara reguler melalui mekanisme transfer perbankan atau lembaga penyalur resmi tanpa kehadiran fisik maupun atribut pejabat publik yang berafiliasi dengan kontestan pemilu. 

Apabila terbukti terjadi pelanggaran terhadap ketentuan moratorium ini, atau ditemukan fakta bahwa penentuan penerima manfaat dan jadwal pencairan anggaran disesuaikan dengan kalender politik, maka perbuatan tersebut harus dikualifikasikan sebagai pelanggaran administrasi pemilu yang bersifat Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM). 

Kualifikasi delik administrasi berat ini akan membuka pintu hukum bagi Bawaslu untuk langsung mendiskualifikasi pasangan calon yang diuntungkan tanpa harus menunggu pembuktian selisih perolehan suara.

Pembuktian pelanggaran administrasi berat oleh petahana di Bawaslu juga memerlukan pembaruan hukum acara yang lebih progresif, termasuk penerapan prinsip pembuktian terbalik secara terbatas. 

Dalam sengketa terkait penggunaan anggaran negara atau mobilisasi aparatur sipil negara (ASN), pihak pejabat atau tim kampanye yang dilaporkan harus dibebani kewajiban untuk membuktikan bahwa kebijakan atau kegiatan yang dipersoalkan murni merupakan bagian dari rencana kerja pemerintah yang telah ditetapkan jauh sebelum tahapan pemilu dimulai. 

Dengan memasukkan norma diskualifikasi akibat pelanggaran administrasi berat ke dalam UU Pemilu, MK memiliki pijakan hukum yang kokoh untuk menyatakan bahwa perolehan suara yang dihasilkan melalui penyalahgunaan struktur kekuasaan adalah cacat hukum sejak awal. 

Dengan demikian, sanksi diskualifikasi atau perintah pemungutan suara ulang dapat dijatuhkan secara konsisten demi memulihkan integritas proses demokrasi.

Merumuskan Garis Tegas

Pada akhirnya, merumuskan garis tegas mengenai kapan seorang petahana atau kandidat yang didukung kekuasaan dapat didiskualifikasi merupakan ujian bagi komitmen politik pembentuk undang-undang dalam menjaga masa depan demokrasi Indonesia. 

Penegasan karakter lex specialis dalam penegakan hukum pemilu bertujuan memastikan bahwa hukum tidak tunduk pada kekuasaan, melainkan berfungsi sebagai instrumen kontrol yang adil bagi seluruh peserta kontestasi. 

Apabila penyalahgunaan wewenang birokrasi dan politisasi APBN dapat ditindak secara cepat melalui sanksi diskualifikasi di tingkat Bawaslu serta diperkuat oleh yurisprudensi Mahkamah Konstitusi, maka efek jera akan terbangun secara sistemik. 

Dengan demikian, setiap pejabat negara yang berada di lingkar kekuasaan akan berpikir ulang sebelum menggunakan sumber daya publik untuk kepentingan elektoral partisan.

#Pemilu2029JanganCurangLagi

Quote